Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar mengerahkan 150 personel gabungan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah.
BANJAR,koranbanjar.com – Langkah ini dilakukan setelah dampak bencana semakin meluas, mulai dari ribuan hektare lahan terbakar hingga gangguan kesehatan dan terganggunya aktivitas pendidikan akibat kabut asap.
Berdasarkan data Pemkab Banjar, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 6.301 hektare.
Dampak kabut asap juga menyebabkan 789 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sementara sekitar 127 sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Di tengah ancaman karhutla, kekeringan turut memperberat kondisi masyarakat.
Sebanyak 72 desa di Kabupaten Banjar dilaporkan mengalami persoalan ketersediaan air bersih.
Menghadapi situasi tersebut, Pemkab Banjar meningkatkan status penanganan bencana menjadi tanggap darurat selama 14–28 Oktober 2026.
Pengerahan personel, peralatan, dan sumber daya lintas sektor disiapkan untuk memperkuat penanganan di wilayah terdampak.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Mingguan Pemkab Banjar di Aula Barakat, Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (12/10/2026) pagi.
Rapat dipimpin Bupati Banjar H Saidi Mansyur, didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah (Sekda) H Yudi Andrea.
Hadir pula staf ahli, para asisten, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta camat se-Kabupaten Banjar.
Dalam arahannya, Saidi meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar memaparkan perkembangan penanganan karhutla dan kekeringan.
Para camat juga diminta menyampaikan kondisi terkini di wilayah masing-masing, termasuk upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi dampak bencana.
“Kami meminta BPBD menyampaikan perkembangan terkait karhutla dan kekeringan. Camat juga agar dapat menyampaikan upaya penanganan karhutla di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, menjelaskan karhutla telah berdampak pada 197 desa di 19 kecamatan, dengan total luas lahan terbakar sekitar 6.301 hektare.
Sementara itu, kekeringan melanda 72 desa di 16 kecamatan.
Untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, BPBD telah menyalurkan sebanyak 3.245.000 liter air bersih selama kurang lebih tiga bulan terakhir.
Namun, distribusi air bersih kini menghadapi tantangan lebih berat.
Jika sebelumnya penyaluran dapat dilakukan setiap empat hari sekali, saat ini jeda distribusi meningkat menjadi delapan hari sekali.
Karena itu, penanganan tidak hanya difokuskan pada pemadaman kebakaran, tetapi juga memastikan warga di wilayah terdampak tetap memperoleh pasokan air bersih.
Wasis mengatakan, peningkatan status menjadi tanggap darurat diharapkan dapat mengoptimalkan mobilisasi personel dan peralatan, sekaligus memperkuat koordinasi penanganan bencana di lapangan.
“Status tanggap darurat direncanakan mulai 14 hingga 28 Oktober 2026 atau selama dua minggu. Rencana operasi dibagi menjadi dua klaster dengan pembiayaan melalui APBD,” jelasnya.
Dalam rencana operasi tersebut, sebanyak 150 personel gabungan akan diterjunkan.
Mereka terdiri atas Tim Reaksi Cepat (TRC), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), relawan, TNI/Polri, serta unsur lintas sektor lainnya.
Pembagian operasi menjadi dua klaster diharapkan membuat pengerahan personel lebih terarah, terutama untuk menjangkau wilayah yang mengalami dampak karhutla dan kekeringan cukup parah.
Selain membahas penanganan karhutla dan kekeringan, Saidi mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan.
Ia menekankan pentingnya mengurangi ego sektoral dan membangun kebersamaan antarsatuan kerja agar setiap langkah penanganan dapat berjalan selaras.
Di tengah kondisi darurat, Pemkab Banjar berharap pengerahan 150 personel gabungan dan penguatan koordinasi lintas sektor mampu mempercepat penanganan karhutla sekaligus mengatasi persoalan kekeringan.
Upaya tersebut juga diharapkan menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan selama masa tanggap darurat. (kan/dya)
