Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar bergerak cepat setelah meningkatkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Siaga menjadi Tanggap Darurat.
BANJAR, koranbanjar.com – Langkah ini diambil menyusul kondisi karhutla yang kian mengkhawatirkan, dengan dampak meluas mulai dari kerusakan lingkungan, penurunan kualitas udara, gangguan kesehatan masyarakat, hingga terganggunya aktivitas pendidikan.
Berdasarkan data yang disampaikan Pemkab Banjar, luas lahan yang terbakar telah mencapai 6.301 hektare. Sebanyak 789 warga Kabupaten Banjar tercatat mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sementara sekitar 127 sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat dampak kabut asap.
Di sisi lain, krisis air bersih juga masih membayangi masyarakat. Tercatat sebanyak 72 desa yang tersebar di 19 kecamatan mengalami persoalan ketersediaan air bersih akibat kekeringan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, mengatakan peningkatan status tersebut menjadi dasar untuk mempercepat mobilisasi sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan penanganan karhutla dan kekeringan berjalan lebih terarah.
“Setelah status ini kita tingkatkan, kita ingin memastikan bahwa keputusan tersebut segera diikuti dengan tindakan nyata, terukur, dan terkoordinasi di lapangan,” ujarnya saat dikonfirmasi koranbanjar.com melalui sambungan WhatsApp, Jumat (9/10/2026) petang.
Yudi menjelaskan, sejumlah langkah strategis telah disepakati dalam rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan pada Jumat pagi.
Langkah tersebut mencakup penguatan komando penanganan darurat, pemetaan wilayah prioritas, pengerahan personel dan peralatan, perlindungan masyarakat, dukungan anggaran, hingga evaluasi harian.
Langkah pertama yang dilakukan adalah memaksimalkan kembali komando penanganan darurat melalui posko induk dan posko-posko di sejumlah wilayah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama unsur terkait akan mengoordinasikan seluruh sumber daya yang tersedia, termasuk TNI-Polri, Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa, serta para relawan.
Menurut Yudi, penguatan komando diperlukan agar penanganan di lapangan berjalan lebih efektif, terutama dalam merespons titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan lain.
Pemkab Banjar juga akan kembali memetakan lokasi prioritas penanganan. Hal ini menyusul pergeseran wilayah rawan karhutla yang mulai mengarah ke kawasan Gambut, Kertak Hanyar, Aluh-Aluh, dan sekitarnya.
Pemetaan tersebut mencakup identifikasi titik api, wilayah yang berpotensi mengalami penyebaran kebakaran, kawasan permukiman yang terancam, serta lokasi yang berpotensi menimbulkan kabut asap.
Kebutuhan air bersih di desa-desa terdampak kekeringan juga menjadi bagian dari pemetaan tersebut.
“Penanganan harus diprioritaskan pada lokasi yang mengancam keselamatan masyarakat dan berpotensi menimbulkan dampak yang luas,” jelasnya.
Selain memperkuat koordinasi dan pemetaan, Pemkab Banjar akan memastikan kesiapan personel serta ketersediaan sarana pendukung penanganan karhutla.
Kebutuhan tersebut meliputi kendaraan pemadam, pompa air, sumber air, alat pelindung diri (APD), perangkat komunikasi, hingga dukungan logistik bagi petugas di lapangan.
Di sisi lain, perlindungan masyarakat menjadi prioritas utama. Pemkab Banjar akan memperkuat penyampaian informasi secara cepat agar perkembangan situasi, dampak karhutla, dan langkah penanganan dapat diketahui serta dikoordinasikan dengan baik.
Yudi juga mengungkapkan rencana pembuatan dashboard untuk menghimpun laporan dan hasil evaluasi penanganan karhutla maupun kekeringan.
Sistem tersebut direncanakan memuat perkembangan penanganan setiap hari, sebagaimana mekanisme pelaporan yang pernah diterapkan Pemkab Banjar saat menghadapi bencana banjir pada awal tahun lalu.
Dari sisi pendanaan, peningkatan status menjadi Tanggap Darurat diharapkan dapat mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan penanganan bencana.
Selain dukungan pendanaan akan dioptimalkan melalui mekanisme belanja tidak terduga (BTT) sesuai ketentuan yang berlaku.
Yudi mengatakan Pemkab Banjar akan terlebih dahulu memaksimalkan alokasi anggaran perubahan yang telah tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Dengan sumber pendanaan yang cukup, kita bisa mendorong dan memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat melalui penanganan karhutla dan kekeringan di wilayah kita,” katanya.
Sebagai langkah terakhir, Pemkab Banjar akan melakukan evaluasi secara berkala dengan mengharapkan laporan perkembangan penanganan setiap hari.
Laporan tersebut akan memuat jumlah dan sebaran titik api, luas wilayah terdampak, keberhasilan pemadaman, kondisi masyarakat, kebutuhan air bersih, serta berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan.
Evaluasi harian diharapkan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan, mengukur efektivitas penanganan, dan mengalihkan sumber daya ke wilayah yang paling membutuhkan.
Yudi menegaskan, penetapan status Tanggap Darurat harus diikuti dengan percepatan kerja seluruh unsur terkait, bukan sekadar perubahan status administratif.
Pemkab Banjar, lanjutnya, berupaya memastikan seluruh langkah penanganan berjalan terkoordinasi, dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. (kan/bay)
