Antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Selatan tidak ingin hanya dijawab dengan persoalan ketersediaan stok. Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel kini membidik sistem distribusi dan disparitas harga sebagai persoalan yang perlu dibongkar lebih jauh.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Pansus meminta data sistem distribusi BBM yang selama ini digunakan di daerah, termasuk data transaksi melalui sistem MyPertamina berbasis barcode.
Data tersebut akan disinkronkan dengan data terkait lainnya untuk melihat secara lebih jelas pola penyaluran BBM bersubsidi, terutama kepada kendaraan roda dua dan roda empat.
Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, HM Syaripuddin, mengatakan data tersebut penting untuk memastikan bagaimana BBM bersubsidi didistribusikan dan siapa saja yang selama ini mengaksesnya.
Menurutnya, data berbasis sistem digital dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk mencari akar persoalan kelangkaan di tingkat masyarakat dan disparitas harga BBM yang berdampak pada konsumen.
“Insyaallah 30 September nanti kami akan mengundang para penegak hukum dan Satgas untuk menyampaikan rekomendasi Pansus,” ujar HM Syaripuddin di Banjarmasin, Rabu (23/9/2026) sore.
Syaripuddin menegaskan, Pansus juga akan meminta data dari Pertamina agar gambaran mengenai sistem distribusi BBM bersubsidi di Kalsel dapat dilihat secara lebih utuh.
Langkah tersebut dinilai penting agar evaluasi tidak hanya bertumpu pada kondisi antrean yang terlihat di lapangan, tetapi juga didukung data distribusi dan transaksi.
“Saya sampaikan bahwa persoalan ini bukan hanya pekerjaan Satgas dan bukan pula hanya pekerjaan Pansus,” tegasnya.
Menurut Syaripuddin, Pansus berada pada posisi melakukan kajian dan memberikan rekomendasi berdasarkan berbagai temuan di lapangan.
Sementara implementasi terhadap rekomendasi tersebut membutuhkan keterlibatan Satgas, aparat penegak hukum, Pertamina, serta pihak terkait lainnya.
Pansus berharap pembenahan sistem distribusi dapat mencegah persoalan yang berulang, mulai dari antrean panjang, kesulitan masyarakat mendapatkan BBM, hingga dampak lanjutan terhadap harga barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jadi, Pansus melakukan kajian dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Untuk pelaksanaannya, kami meminta Satgas bekerja dengan baik bersama pihak terkait untuk menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Pansus sesuai dengan hasil temuan tersebut,” katanya.
Di sisi lain, Pertamina memberikan penjelasan terkait kondisi antrean yang terjadi di sejumlah SPBU.
Sales Area Manager Wilayah Kalimantan Selatan PT Pertamina Patra Niaga, Bondan Tri Wibowo, menyatakan pihaknya siap mendukung langkah Pansus maupun Satgas dalam melakukan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Pertamina juga bersedia memberikan masukan kepada pihak terkait, termasuk mengenai mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
“Kami siap mendukung langkah Pansus maupun Satgas yang akan dijalankan. Kami juga bersedia menyampaikan masukan kepada pihak terkait, termasuk mengenai mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar,” ujar Bondan.
Bondan menyebut antrean yang terjadi saat ini tidak disebabkan oleh kondisi stok BBM yang tidak aman.
Menurutnya, stok dan pasokan harian BBM masih tersedia dan berjalan sebagaimana mestinya. Pertamina justru melihat adanya faktor lain yang ikut memengaruhi panjangnya antrean, yakni perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi.
“Kita melihat antrean saat ini lebih banyak didominasi sepeda motor dibandingkan mobil. Salah satu penyebabnya karena adanya peralihan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat perbedaan harga tersebut,” jelasnya.
Perbedaan harga tersebut, menurut Pertamina, dapat mendorong konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih ke BBM bersubsidi.
Kondisi itu kemudian berpotensi meningkatkan tekanan terhadap permintaan BBM bersubsidi di SPBU. Karena itu, Pertamina mengimbau masyarakat yang secara ekonomi masih mampu untuk tetap menggunakan BBM nonsubsidi.
Bondan berharap masyarakat turut menjaga keseimbangan konsumsi agar ketersediaan BBM di Kalimantan Selatan tetap terjaga. Ia kembali memastikan pasokan harian BBM di Kalsel saat ini masih aman.
Di tengah jaminan pasokan tersebut, Pansus DPRD Kalsel kini mengarahkan perhatian pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah persoalan antrean BBM benar-benar hanya berkaitan dengan pasokan, atau terdapat persoalan pada pola distribusi dan perbedaan harga yang perlu dibenahi?
Jawaban atas persoalan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi Pansus melalui data distribusi, termasuk data MyPertamina berbasis barcode, serta keterangan dari Pertamina, Satgas, dan aparat penegak hukum dalam agenda yang dijadwalkan pada 30 September 2026. (yon/bay)
