Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dalam penyusunan APBD 2027.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Akses listrik dan air menjadi dua sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih besar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari dan kualitas hidup masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas ESDM Kalsel membahas program dan kegiatan tahun anggaran 2027, Kamis (1/10/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, yang memimpin rapat menegaskan, penyusunan anggaran harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat. Menurutnya, program yang memberikan manfaat langsung kepada warga perlu ditempatkan sebagai prioritas.
“Yang lebih utama itu masyarakat, seperti listrik dan air. Itu pasti menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kita lebih mengutamakan itu, baru yang lainnya menyusul,” kata Mustaqimah.
Ia meminta Dinas ESDM tidak hanya menyampaikan rencana program, tetapi juga secara berkala memberikan pembaruan mengenai program yang telah direalisasikan. Salah satunya terkait Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik secara mandiri.
Menurut Mustaqimah, pembaruan data dan progres realisasi penting bagi DPRD untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah berjalan serta memastikan bantuan yang diberikan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Data tersebut juga dinilai menjadi dasar dalam menyusun usulan program berikutnya agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Mustaqimah mengatakan, hasil pembahasan Komisi III selanjutnya akan dikomunikasikan dengan Badan Anggaran DPRD Kalsel. Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penyesuaian alokasi anggaran sejumlah program dalam APBD 2027.
Jika terdapat kegiatan yang dinilai masih dapat dikurangi, anggarannya dapat dipertimbangkan untuk dialihkan kepada program yang memiliki tingkat kebutuhan masyarakat lebih tinggi.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah penambahan sambungan listrik bagi warga yang hingga kini belum memiliki kWh meter secara mandiri.
Menurut Mustaqimah, keberadaan sambungan listrik mandiri tidak hanya berkaitan dengan efisiensi biaya penggunaan listrik, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan.
Sambungan listrik yang masih bergantung atau terhubung dengan sambungan rumah lain dinilai dapat menimbulkan persoalan apabila terjadi gangguan kelistrikan. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan risiko keamanan, termasuk apabila terjadi korsleting atau kebakaran.
“Kalau sudah memiliki kWh meter sendiri, tentu lebih jelas dan lebih aman. Jangan sampai masyarakat masih mengaitkan sambungan listriknya dengan sambungan lain yang kemudian menimbulkan persoalan,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas ESDM Kalsel, Endarto, menjelaskan bahwa program BPBL disalurkan berdasarkan data penerima yang telah ditentukan.
Ia menegaskan, penerima bantuan harus memiliki identitas, alamat, serta dasar usulan yang jelas.
“Setiap BPBL by name, by address, by proposal,” ujar Endarto.
Endarto menyampaikan, Dinas ESDM Kalsel akan terus berupaya mengakomodasi harapan Komisi III, terutama terhadap program-program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Pembahasan program ESDM untuk APBD 2027 pun tidak hanya diarahkan pada besaran anggaran, tetapi juga pada efektivitas penggunaannya. DPRD Kalsel mendorong agar program yang masuk dalam perencanaan benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan memiliki manfaat yang terukur.
Dengan demikian, bantuan penyambungan listrik bagi masyarakat yang belum memiliki kWh meter mandiri diharapkan dapat terus diperluas sesuai kemampuan anggaran dan berdasarkan data penerima yang valid.
Komisi III menilai, keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas belanja daerah pada APBD Kalsel 2027. (yon/bay)
