DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
BANJARBARU,koranbanjar.com. Rapat yang berlangsung di Ruang Graha Lantai 3 DPRD Banjarbaru, Selasa (30/6/2026), dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Banjarbaru, Neni Hendriyawaty, S.E., dan dihadiri oleh Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby.
Dalam paparannya, usai gelaran paripurna Neni Hendriyawaty yang juga menjabat sebagai Plt. Ketua DPRD Banjarbaru ini menyoroti sinergi positif antara Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD dalam mengelola keuangan daerah.
Meski dihadapkan pada tantangan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, Banjarbaru berhasil mencatatkan peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total APBD.
“Alhamdulillah, PAD kita dari tahun ke tahun selalu meningkat. Ini pencapaian yang luar biasa. Di tengah pemangkasan anggaran pusat, kami bersama Wali Kota bekerja keras mencari sektor-sektor potensi pendapatan baru,” ujar Neni.
Berkat upaya optimalisasi tersebut, APBD Kota Banjarbaru berhasil terdongkrak dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,8 triliun.
Pihak legislatif berharap pada APBD Perubahan nanti, tidak ada lagi pengurangan anggaran pusat agar rencana pembangunan di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat berjalan maksimal.
Menanggapi tuntutan pembangunan di ibu kota provinsi yang terus meningkat, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan, Pemko Banjarbaru melakukan kebijakan efisiensi.
Fokus anggaran kini diprioritaskan pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat dengan membatasi kegiatan yang dianggap tidak krusial.
Terkait isu Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan, Neni menegaskan bahwa anggarannya tetap stagnan.
“Ke depan, setelah mendapatkan arahan dari KPK, kami di legislatif akan lebih fokus mengarahkan anggaran pada bidang infrastruktur serta program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” tegas politisi Partai Gerindra ini.
Ia juga mengatakan suasana kondusif dan hubungan harmonis antara Pemko dan DPRD Banjarbaru dipastikan tetap terjaga hingga pertengahan tahun 2026 ini.
Meski situasi politik stabil, DPRD menekankan bahwa fungsi pengawasan tetap menjadi prioritas, terutama terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Catatan khusus kami saat ini adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Ini harus segera diselesaikan secara konkret bersama eksekutif demi tata kelola keuangan yang lebih akuntabel,” pungkasnya. (kan/dya)
