Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru yang beragendakan penyampaian tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/06/2026).
BANJARBARU,koranbanjar.com – Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna Lantai 3 tersebut, Walikota menyampaikan apresiasi atas sinergitas antara eksekutif dan legislatif.
Ia secara khusus menyoroti capaian Pemerintah Kota Banjarbaru yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut dari BPK RI.
“Opini ini menjadi komitmen dasar kami dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi tata kelola keuangan daerah,” ujar Lisa Halaby.
Dalam laporannya, Walikota memaparkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 melampaui target dengan capaian sebesar 122,53%, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang realisasi sebesar 108,30%.
Sementara itu, dari sisi belanja, terealisasi sebesar 91,62%, angka yang dinilai telah memenuhi standar nasional.
Terkait adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp490,9 miliar.
Walikota menegaskan bahwa dana tersebut akan dikelola secara efektif untuk menutupi defisit anggaran tahun 2026 dan membiayai program pembangunan yang telah direncanakan guna menjaga likuiditas keuangan daerah.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi mengenai temuan pemeriksaan, Erna Lisa Halaby menegaskan bahwa Pemkot Banjarbaru berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tuntas.
“Kami telah menyusun action plan di setiap perangkat daerah dan memperkuat koordinasi melalui Inspektorat. Bagi temuan yang mengharuskan penyetoran ke kas daerah, semuanya sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” tambahnya.
Di hadapan para anggota dewan, Wali Kota juga membeberkan strategi peningkatan PAD melalui digitalisasi transaksi melalui peran aktif TP2DD, optimalisasi aset daerah, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.Khusus untuk pengembangan UMKM,
Pemkot Banjarbaru berkomitmen mendorong pelaku usaha untuk naik kelas dengan fokus pada standarisasi kualitas, sertifikasi produk, serta pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan akses pasar.
Dukungan permodalan juga terus diupayakan melalui kemitraan dengan perbankan untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Pemerintah Kota memastikan bahwa program pembangunan akan terus sejalan dengan target RPJMD, dengan fokus pada infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penyerapan tenaga kerja lokal melalui proyek-proyek fisik,” pungkas Wali Kota.
Rapat Paripurna ini ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan lebih mendalam mengenai teknis anggaran. Dalam rapat-rapat pendalaman materi selanjutnya antara Pemerintah Kota dan DPRD Banjarbaru. (kan/dya)
