Proses penertiban dan pembersihan lahan di kawasan Simpang Empat Kota Banjarbaru kini telah memasuki tahap akhir.
BANJARBARU,koranbanjar com – Pasca pembongkaran bangunan selesai dilakukan, area kurang lebih seluas 2000 meter tersebut kini tengah dibersihkan dari puing-puing untuk segera dikembangkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai rencana tata kota.
Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Syamsuri, memberikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menata wajah kota.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru ini, rencana pengembangan kawasan Simpang Empat merupakan langkah strategis yang telah melalui proses panjang, bahkan sejak era kepemimpinan Wali Kota terdahulu.
“Alhamdulillah, sekarang sudah dibongkar dan tinggal pembersihan saja. Harapan kita agar pemerintah segera melakukan pengembangan sesuai rencana. Kalau Simpang Empat sudah ditata, tentu akan membuat Banjarbaru lebih cantik,” ujar Syamsuri pada Selasa (7/7/2026).
Syamsuri menjelaskan, keberhasilan penataan ini tidak lepas dari penyelesaian masalah administrasi status lahan yang sempat terkendala selama bertahun-tahun sejak masa Kabupaten Banjar.
Berkat koordinasi yang berkelanjutan antar pemerintahan, status lahan tersebut akhirnya menemui titik terang.
Lahan Eks Hero Mengganggu Estetika Kota
Selain menyoroti kemajuan di Simpang Empat, Syamsuri juga menyoroti sejumlah aset lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan yang berada di pusat Kota Banjarbaru.
Ia menilai, beberapa titik strategis, seperti kawasan bekas bangunan Hero, saat ini terkesan terbengkalai dan mengganggu estetika kota.
Ia mengungkapkan bahwa lahan bekas Hero tersebut saat ini dikelola pihak swasta melalui kontrak jangka panjang selama 30 tahun dengan Pemprov Kalsel.
Sehingga Pemkot Banjarbaru tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan intervensi.
Menyikapi hal tersebut, legislator partai Gerindra ini mendorong Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby untuk melakukan lobi tingkat tinggi kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
“Apakah bisa dilakukan sistem tukar guling lahan atau syukur-syukur jika dihibahkan untuk pembangunan kota. Lahan-lahan strategis milik provinsi yang terbengkalai itu sayang jika tidak dioptimalkan,” tegasnya.
Menurutnya, jika seluruh aset lahan di wilayah administratif Banjarbaru dapat dikelola secara komprehensif oleh Pemkot, maka penataan kota akan jauh lebih maksimal dan tertata rapi.
Ke depan, kehadiran RTH di kawasan Simpang Empat diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika.
Tetapi juga memberikan manfaat ekologis serta menyediakan ruang publik yang representatif dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat Banjarbaru. (kan/dya)
