Gangguan pasokan air bersih akibat kebocoran pipa intake Mandikapau, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, masih berdampak terhadap pelanggan di sejumlah wilayah. Tekanan air yang belum kembali normal menyebabkan distribusi belum menjangkau sebagian kawasan, terutama permukiman dengan elevasi lebih tinggi.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Kondisi tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi III dan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama instansi terkait di Ruang Komisi III, Lantai IV Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu (14/10/2026) di Banjarmasin.
Kepala UPTD BPAM Regional Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, menjelaskan bahwa belum pulihnya tekanan air menjadi salah satu kendala dalam proses normalisasi distribusi pascakebocoran pipa intake Mandikapau.
Sejumlah wilayah yang masih terdampak saat itu meliputi Sungai Ulin, Liang Anggang, Trikora, dan Guntung Manggis. Pelanggan yang bermukim di kawasan dengan elevasi lebih tinggi menjadi kelompok yang paling merasakan gangguan karena tekanan air belum cukup kuat untuk menjangkau wilayah tersebut.
“Karena tekanan masih belum full, otomatis air tidak sampai ke sana,” ujar Wahyu.
Perbaikan Pipa Berjalan
Wahyu menyampaikan bahwa penanganan kebocoran pipa intake Mandikapau saat RDP berlangsung telah mencapai sekitar 70 persen. Pipa yang mengalami kebocoran sudah tersambung dan sebagian mulai menjalani pengujian aliran.
Tahap berikutnya berupa pengecoran untuk memperkuat struktur di sekitar sambungan pipa dijadwalkan pada Jumat (16/10/2026).
“Estimasi penyelesaian persoalan ini satu pekan. Jumat ini dilaksanakan pengecoran sambungan pipanya,” katanya.
Meski demikian, penyelesaian pekerjaan fisik tidak serta-merta menjamin seluruh wilayah langsung menerima pasokan secara normal. Pemulihan distribusi juga berkaitan dengan kondisi tekanan air dan kemampuan jaringan menjangkau pelanggan, terutama di kawasan yang lebih tinggi.
DPRD Dorong Langkah Penanganan
Gangguan pasokan air bersih tersebut turut menjadi perhatian Komisi III dan Komisi II DPRD Kalsel. Dalam RDP itu, DPRD mendorong percepatan perbaikan sekaligus membahas langkah jangka pendek untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama proses penanganan berlangsung.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, mengatakan koordinasi antara BPAM Banjarbakula dan PTAM Intan Banjar menjadi salah satu upaya yang didorong untuk membantu mengatasi berkurangnya pasokan air.
Menurutnya, kolaborasi antarpengelola layanan diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap mendapat perhatian sembari perbaikan infrastruktur dituntaskan.
“Untuk jangka pendek, BPAM Banjarbakula berkoordinasi dengan PAM Intan Banjar yang memenuhi 80 ribu sambungan rumah. Mereka akan berkolaborasi untuk pemenuhan kebutuhan air di Banjarbakula,” ujar Mustaqimah.
Ia berharap upaya tersebut dapat membantu memulihkan pemenuhan kebutuhan air bersih yang sempat berkurang.
RDP itu turut dihadiri perwakilan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin, BPBPK, Dinas PUPR, UPTD BPAM Regional Banjarbakula, PTAM Bandarmasih, PTAM Intan Banjar, dan PTAM Berkah Banua.
Pemulihan distribusi air bersih menjadi hal penting bagi pelanggan yang terdampak. Karena itu, perkembangan perbaikan pipa dan kondisi tekanan air perlu terus dipantau hingga layanan kembali normal di seluruh wilayah terdampak. (yon/bay)
