Pencegahan korupsi dalam proyek pemerintah tidak seharusnya menunggu hingga muncul persoalan hukum. Pengawasan perlu diperkuat sejak proses pengadaan dimulai, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) memiliki peran penting dalam upaya tersebut.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Ilham Noor, menegaskan pentingnya memperkuat fungsi Biro PBJ sebagai filter awal untuk mendeteksi potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi.
Pernyataan itu disampaikan seusai memimpin RDP dengan Kepala Biro PBJ Setdaprov Kalsel, Munazir Hadrani, beserta jajarannya, Kamis (22/10/2026).
Menurut Ilham, seluruh proses pengadaan yang menjadi kewenangan dan wajib dicatat perlu terpantau dengan baik. Ia secara khusus mendorong penguatan koordinasi dengan SKPD terkait proses pengadaan yang menggunakan metode penunjukan langsung.
Selain sistem pengawasan, Ilham menilai kompetensi dan integritas aparatur juga harus menjadi perhatian. Sistem yang baik membutuhkan pelaksana yang memahami ketentuan dan menjalankan tugas secara profesional.
Komisi I juga membahas kebutuhan anggaran Biro PBJ untuk 2027. Ilham meminta usulan penambahan anggaran dari Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar dirinci berdasarkan skala prioritas.
Menurutnya, dukungan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan tersebut memang mendesak, memiliki sasaran yang jelas, dan menghasilkan manfaat yang dapat dievaluasi.
Pembenahan tata kelola pengadaan perlu menggabungkan pencegahan, pengawasan, dan akuntabilitas anggaran. Dengan mekanisme yang berjalan baik, potensi penyimpangan diharapkan dapat dikenali lebih dini tanpa mengabaikan prinsip praduga tak bersalah maupun prosedur hukum yang berlaku. (yon/bay)
