Antrean BBM bersubsidi bukan sekadar persoalan kendaraan yang mengular di sekitar SPBU. Di balik antrean itu, ada waktu produktif yang terbuang, aktivitas masyarakat yang terganggu, serta kebutuhan akan distribusi energi yang tertib dan tepat sasaran.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Persoalan tersebut kembali mencuat dalam aksi mahasiswa, aktivis, dan elemen masyarakat di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (22/10/2026) di Banjarmasin.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, bersama sejumlah anggota dewan menemui massa untuk menerima aspirasi, termasuk tuntutan terkait distribusi BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Supian HK menyoroti antrean yang masih terjadi di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Pal 5. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dampak antrean menjadi persoalan yang perlu diperhatikan karena menyangkut kepentingan pengguna BBM sekaligus kelancaran aktivitas di jalan raya.
Bagi sopir angkutan, waktu yang habis untuk mengantre berpotensi mengurangi waktu kerja. Sementara bagi pengguna jalan lain, antrean yang meluas dapat mengganggu mobilitas. Besarnya dampak tersebut perlu ditelusuri melalui keterangan para pengguna jalan dan data kondisi lalu lintas di lapangan.
DPRD Kalsel menyatakan akan mencermati tindak lanjut rekomendasi Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi. Langkah ini penting untuk mengetahui apakah penanganan yang dilakukan telah menyentuh persoalan mendasar atau masih membutuhkan pembenahan.
Penanganan yang efektif memerlukan data mengenai penyebab antrean, pola distribusi, kepatuhan terhadap ketentuan pembelian BBM bersubsidi, serta efektivitas pengawasan di SPBU.
Tanpa evaluasi berbasis data dan tindak lanjut yang terukur, persoalan antrean berisiko terus berulang. Karena itu, masyarakat membutuhkan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada pengaturan kendaraan, tetapi juga memastikan distribusi BBM berjalan tertib dan sesuai peruntukannya. (yon/bay)
