Pengawasan pengadaan barang dan jasa tidak akan berjalan optimal tanpa aparatur yang kompeten dan berintegritas. Komisi I DPRD Kalimantan Selatan meminta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Kalsel memperkuat dua aspek tersebut untuk mendukung pencegahan korupsi dalam proyek pemerintah.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, menyampaikan dorongan itu setelah memimpin RDP dengan Kepala Biro PBJ Munazir Hadrani beserta jajaran, Kamis (22/10/2026) di Banjarmasin.
Ilham menilai Biro PBJ memiliki posisi strategis karena pengadaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan program pemerintah. Pengawasan sejak awal diperlukan untuk membantu mendeteksi potensi penyimpangan dan memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga mendorong koordinasi dengan SKPD agar proses pengadaan yang wajib dicatat dapat masuk ke sistem dan terpantau secara tertib.
Dalam upaya memperkuat fungsi tersebut, peningkatan kompetensi aparatur perlu disertai penerapan standar kerja, kepatuhan terhadap prosedur, dan integritas dalam menjalankan kewenangan.
Komisi I turut membahas kebutuhan anggaran Biro PBJ untuk 2027. Ilham meminta tambahan anggaran dari Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar dijabarkan secara terperinci, termasuk sasaran dan hasil yang ingin dicapai.
Sementara itu, Kepala Biro PBJ Munazir Hadrani memaparkan rencana kerja 2027, perbandingan anggaran, dan sejumlah tantangan yang berpotensi dihadapi jika anggaran menurun.
Penguatan kapasitas dan integritas aparatur diharapkan berjalan seiring dengan perbaikan sistem pengawasan. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada individu, tetapi juga didukung mekanisme kerja yang transparan dan akuntabel. (yon/bay)
