Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan aparat. Sekitar 350 pelaku usaha di daerah ini diajak terlibat langsung dalam upaya penanganan kawasan gambut seluas 1.650 hektare yang menjadi prioritas karena berpotensi terbakar.
BANJAR, koranbanjar.com – Pelibatan dunia usaha diarahkan untuk memperkuat dukungan personel dan peralatan operasional. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan di lapangan sekaligus menekan risiko kebakaran berulang.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor dengan pembagian tugas yang jelas. Pemerintah, TNI, Polri, perusahaan, dan masyarakat diharapkan mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Dari sisi dukungan peralatan, Korem 101/Antasari menyiapkan 15 unit mobil tangki. Sementara itu, pihak swasta direncanakan menyediakan sekitar 30 unit mobil tangki tambahan.
Dengan demikian, terdapat rencana dukungan sekitar 45 unit mobil tangki untuk menunjang penanganan kawasan prioritas.
Selain itu, hampir 50 unit peralatan pembalik tanah juga akan dikerahkan untuk mendukung penanganan lahan pertanian.
Seluruh personel dan peralatan tersebut direncanakan diarahkan ke lokasi prioritas. Pemerintah akan melakukan evaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan agar penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Salah satu langkah yang disiapkan ialah pembasahan kembali lahan gambut melalui peningkatan muka air Sungai Martapura. Pelaksanaannya direncanakan mendapat dukungan Balai Wilayah Sungai (BWS) agar air dapat dimanfaatkan untuk membasahi kawasan yang berpotensi terbakar.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi penanganan kawasan gambut yang rawan kebakaran. Namun, keberhasilannya membutuhkan dukungan sarana yang memadai serta koordinasi antarpihak agar penanganan berjalan efektif.
Hanif berharap, keterlibatan sekitar 350 pelaku usaha dapat memperkuat kapasitas penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Dukungan tersebut tidak hanya dibutuhkan pada tahap penanganan, tetapi juga untuk memperkuat kesiapsiagaan di kawasan yang berisiko mengalami kebakaran berulang.
Pelibatan dunia usaha menjadi penting mengingat luasnya kawasan yang harus ditangani dan besarnya kebutuhan sumber daya operasional. Karena itu, koordinasi dan pembagian tanggung jawab menjadi faktor penting agar dukungan yang direncanakan benar-benar terlaksana.
Pemerintah berharap, melalui kolaborasi lintas sektor, penanganan sekitar 1.650 hektare lahan gambut prioritas dapat mencapai target dan risiko karhutla berulang di Kalimantan Selatan dapat ditekan. (mc/kbc)
