Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta dukungan Pemerintah Belanda dalam menyiapkan desain pengembangan kawasan pertanian dan jaringan irigasi yang terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Riam Kiwa.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin saat menerima Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Adriaan Palm, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (5/10/2026).
Menurut Muhidin, pembangunan Bendungan Riam Kiwa harus diikuti perencanaan yang matang agar manfaat infrastruktur tersebut dapat dioptimalkan untuk mempercepat pengembangan pertanian dan memperluas areal persawahan di Kalimantan Selatan.
Muhidin mengatakan, pembangunan bendungan telah mendapat dukungan anggaran serta proses pembebasan lahan dari Kementerian PUPR.
Namun, pembangunan fisik bendungan dinilai bukan satu-satunya hal yang perlu dipersiapkan. Sistem jaringan irigasi dan desain pengembangan kawasan pertanian setelah bendungan beroperasi juga harus dirancang sejak awal.
“Kita minta bantuan desainnya. Setelah terbangun itu, desainnya bagaimana untuk percepatan persawahan dan salurannya,” ujar Muhidin.
Kerja sama dengan Belanda diharapkan dapat membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan sumber daya air serta pengembangan sistem irigasi.
Bagi Kalsel, optimalisasi sumber daya air memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan sektor pertanian. Karena itu, keberadaan Bendungan Riam Kiwa diharapkan tidak sekadar menjadi infrastruktur penyedia air, tetapi juga mampu memberikan dukungan terhadap peningkatan produktivitas dan perluasan kawasan persawahan.
Selain sektor pertanian dan sumber daya air, pertemuan tersebut juga membahas peluang kerja sama dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya pada kawasan gambut.
Muhidin mengatakan, karakteristik kawasan gambut di Kalsel membutuhkan pola pengelolaan yang tepat. Terlebih, sebagian lahan dimiliki dan dikelola masyarakat sehingga pendekatan pencegahan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Pemerintah Belanda menyatakan terbuka untuk membangun kerja sama jangka panjang dengan Kalsel. Adriaan Palm menegaskan, penanganan karhutla seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.
“Kami ingin menjadikan ini sebagai kerja sama jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam hal karhutla, ini bukan hanya tentang pemadaman, tetapi juga pencegahan agar tidak terjadi lagi di masa depan,” katanya.
Kerja sama Kalsel dan Belanda juga berpotensi diperluas ke sektor pendidikan tinggi. Pertukaran pengetahuan dapat dilakukan melalui kerja sama antara perguruan tinggi di Kalimantan Selatan dengan institusi pendidikan di Belanda.
Selain itu, Pemprov Kalsel turut mendorong pembahasan mengenai pengembalian sejumlah aset sejarah asal Kalsel yang berada di Belanda.
Muhidin menyebut sejumlah peninggalan yang berkaitan dengan sejarah Kalsel, di antaranya peninggalan Pangeran Antasari dan Intan Sultan Adam, menjadi bagian yang ingin ditindaklanjuti melalui mekanisme repatriasi.
Pemprov Kalsel akan menyiapkan surat kepada pemerintah terkait untuk proses lebih lanjut. Adriaan Palm menjelaskan, pengembalian aset budaya tersebut harus dibahas melalui komisi repatriasi Indonesia dan Belanda.
Dengan demikian, penjajakan kerja sama Kalsel-Belanda tidak hanya menyasar pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, tetapi juga mencakup penguatan sektor pertanian, perlindungan lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, serta upaya mengembalikan bagian dari warisan sejarah Kalsel.
Pemprov Kalsel berharap kerja sama tersebut dapat berkembang menjadi kemitraan jangka panjang yang memberikan manfaat konkret, terutama dalam mengoptimalkan sumber daya air dan memperkuat sektor pertanian melalui pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan Bendungan Riam Kiwa. (mc/kbc)
