Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Belanda untuk memperkuat pengelolaan sejumlah sektor strategis, mulai dari sumber daya air, pertanian, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pendidikan tinggi, hingga upaya mengembalikan aset budaya dan sejarah asal Kalsel yang berada di Belanda.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Penjajakan kerja sama tersebut dibahas Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin bersama Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Adriaan Palm, dalam pertemuan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (5/10/2026).
Salah satu agenda penting yang dibahas adalah pengembangan kawasan di sekitar rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa. Pemprov Kalsel berharap dukungan dan pengalaman Belanda dapat dimanfaatkan, khususnya dalam merancang sistem irigasi serta pengembangan kawasan pertanian setelah bendungan tersebut dibangun.
Muhidin mengatakan, pembangunan Bendungan Riam Kiwa telah mendapat dukungan anggaran dan proses pembebasan lahan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
Menurutnya, pembangunan bendungan harus diikuti perencanaan kawasan yang matang agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, terutama dalam mendukung peningkatan produksi pertanian dan perluasan persawahan.
“Kita minta bantuan desainnya. Setelah terbangun itu, desainnya bagaimana untuk percepatan persawahan dan salurannya,” ujar Muhidin.
Kerja sama tersebut dinilai penting karena pengelolaan sumber daya air tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga bagaimana air dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan pertanian dan masyarakat.
Selain pengelolaan air dan pertanian, Pemprov Kalsel juga membuka peluang kerja sama dalam penanganan karhutla, terutama pada kawasan gambut.
Muhidin menilai pencegahan karhutla membutuhkan pola pengelolaan kawasan yang tepat karena sebagian lahan berada dalam penguasaan dan pengelolaan masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, pendekatan penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul. Pencegahan melalui pengelolaan lahan dan kawasan dinilai menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kebakaran.
Adriaan Palm mengatakan, Pemerintah Belanda ingin membangun kerja sama jangka panjang dengan Kalimantan Selatan. Khusus dalam persoalan karhutla, Belanda mendorong pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan.
“Kami ingin menjadikan ini sebagai kerja sama jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam hal karhutla, ini bukan hanya tentang pemadaman, tetapi juga pencegahan agar tidak terjadi lagi di masa depan,” katanya.
Di bidang kebudayaan, pembahasan diarahkan pada upaya pengembalian sejumlah aset sejarah asal Kalimantan Selatan yang saat ini berada di Belanda.
Muhidin mendorong agar peninggalan sejarah yang memiliki keterkaitan dengan Kalsel dapat dikembalikan melalui mekanisme resmi repatriasi antara Indonesia dan Belanda.
Beberapa aset yang menjadi perhatian antara lain peninggalan yang berkaitan dengan Pangeran Antasari dan Intan Sultan Adam.
Pemprov Kalsel selanjutnya akan menyiapkan surat kepada pemerintah terkait sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti proses pengembalian aset tersebut.
Adriaan Palm menjelaskan, proses repatriasi aset budaya harus dibahas melalui komisi repatriasi Indonesia dan Belanda. Karena itu, pengembalian aset tersebut perlu ditempuh melalui mekanisme resmi yang berlaku di antara kedua negara.
Kerja sama juga berpeluang dikembangkan di bidang pertanian, sumber daya air, serta pendidikan tinggi. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman dapat dilakukan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi di Kalsel dengan institusi pendidikan di Belanda.
Dengan cakupan kerja sama yang cukup luas, Pemprov Kalsel berharap hubungan dengan Pemerintah Belanda tidak berhenti pada penjajakan, tetapi dapat berkembang menjadi kerja sama jangka panjang yang menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.
Mulai dari optimalisasi Bendungan Riam Kiwa dan pengembangan persawahan, pencegahan karhutla di kawasan gambut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembalian aset sejarah, kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan. (mc/kbc)
