Pemulihan pasokan air bersih bagi masyarakat terdampak kebocoran pipa intake Mandikapau, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Selain mendorong percepatan perbaikan, DPRD menekankan pentingnya koordinasi antarpengelola layanan agar distribusi air kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama proses penanganan berlangsung.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi III dan Komisi II DPRD Kalsel bersama sejumlah instansi dan mitra kerja terkait di Ruang Komisi III, Lantai IV Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu (14/10/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, mengatakan gangguan pasokan air bersih berkaitan dengan kebocoran pada sambungan pipa yang saat itu masih dalam proses perbaikan. Menurutnya, diperlukan langkah bersama untuk mengatasi berkurangnya pasokan yang dirasakan masyarakat.
Koordinasi antara UPTD BPAM Regional Banjarbakula dan PTAM Intan Banjar menjadi salah satu upaya jangka pendek yang didorong untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih pelanggan.
“Untuk jangka pendek, BPAM Banjarbakula berkoordinasi dengan PAM Intan Banjar yang memenuhi 80 ribu sambungan rumah. Mereka akan berkolaborasi untuk pemenuhan kebutuhan air di Banjarbakula,” ujar Mustaqimah.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat membantu memulihkan pasokan air yang sempat berkurang sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.
“Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, pemenuhan air yang sempat berkurang bisa kembali normal seperti biasa,” tambahnya.
Tekanan Air Belum Normal
Sementara itu, Kepala UPTD BPAM Regional Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, menjelaskan bahwa distribusi air bersih di sejumlah wilayah belum sepenuhnya pulih karena tekanan air masih belum kembali normal pascakebocoran pipa intake Mandikapau.
Wilayah yang masih terdampak saat RDP berlangsung di antaranya Sungai Ulin, Liang Anggang, Trikora, dan Guntung Manggis. Gangguan terutama dirasakan pelanggan yang bermukim di kawasan dengan elevasi lebih tinggi karena tekanan air belum memadai untuk menjangkau wilayah tersebut.
“Karena tekanan masih belum full, otomatis air tidak sampai ke sana,” ujar Wahyu.
Ia menyebutkan, penanganan kebocoran pipa saat itu telah mencapai sekitar 70 persen. Pipa yang mengalami kebocoran sudah tersambung dan sebagian mulai menjalani pengujian aliran.
Tahap selanjutnya berupa pengecoran untuk memperkuat struktur di sekitar sambungan pipa dijadwalkan pada Jumat (16/10/2026). Wahyu memperkirakan penanganan persoalan tersebut membutuhkan waktu sekitar satu pekan.
“Estimasi penyelesaian persoalan ini satu pekan. Jumat ini dilaksanakan pengecoran sambungan pipanya,” katanya.
Kepastian Layanan Menjadi Perhatian
RDP tersebut dihadiri perwakilan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin, BPBPK, Dinas PUPR, UPTD BPAM Regional Banjarbakula, PTAM Bandarmasih, PTAM Intan Banjar, dan PTAM Berkah Banua.
Melalui pertemuan tersebut, DPRD Kalsel mendorong instansi teknis dan pengelola layanan air bersih memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan gangguan. Perbaikan infrastruktur perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
Kepastian waktu pemulihan dan perkembangan distribusi menjadi hal penting bagi pelanggan yang terdampak. Karena itu, pelaksanaan perbaikan dan langkah penanganan sementara perlu terus dipantau agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan pelayanan.
Hingga layanan kembali normal, koordinasi lintas instansi diharapkan mampu mengurangi dampak gangguan serta membantu memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap menjadi prioritas. (yon/bay)
