Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian DPRD Kabupaten Banjar. Hingga Agustus 2026, tercatat lebih dari 4.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kabupaten Banjar.
BANJAR,koranbanjar.com – Kondisi tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar bersama lintas sektor dan dinas terkait, dalam rangka pengawasan dan evaluasi penanganan karhutla serta kekeringan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, mengatakan kondisi kualitas udara dan dampak kabut asap harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama terhadap kelompok rentan.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat, kualitas udara secara umum masih berada pada kategori sedang berdasarkan parameter Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
Namun, sejumlah wilayah seperti Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk hingga Cintapuri tetap menjadi perhatian karena terdampak karhutla dan kabut asap.
“Kita harus terus memantau kondisi kualitas udara, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan paparan asap,” ujar Amiruddin, Selasa 1/9/2026.
Menyikapi meningkatnya kasus ISPA, DPRD Kabupaten Banjar mendorong Dinas Kesehatan memperkuat langkah perlindungan masyarakat.
Salah satu rekomendasi yang disampaikan dalam rapat adalah pengadaan dan pembagian masker, khususnya bagi anak-anak sekolah serta masyarakat yang rentan terhadap dampak kabut asap.
“Berdasarkan kesepakatan rapat, kami merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pengadaan masker, terutama bagi anak-anak sekolah atau siswa di satuan pendidikan dan masyarakat yang rentan,” katanya.
Menurut Amiruddin, perlindungan kelompok rentan harus menjadi prioritas selama kondisi kabut asap masih terjadi.
Dampak kabut asap juga turut berimbas terhadap kegiatan pendidikan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar berdasarkan kondisi lingkungan masing-masing.
“Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk melakukan pengunduran jam belajar ataupun pembelajaran jarak jauh,” jelas Amiruddin.
Kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan situasi di masing-masing wilayah.
Selain kesehatan dan pendidikan, DPRD juga menyoroti kebutuhan operasional petugas yang berada di posko penanganan karhutla.
Amiruddin mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa kebutuhan makan dan minum bagi personel yang bertugas, khususnya pada malam hari, masih perlu diperkuat.
“Kami juga meminta support anggaran untuk makan dan minum bagi pengelolaan posko yang ada di bawah BPBD. Kalau malam katanya belum ada makan dan minumnya, maka itu harus kita support,” ujarnya.
DPRD, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melihat kemungkinan dukungan anggaran tersebut.
Namun, penguatan anggaran tidak selalu harus melalui penambahan anggaran baru. DPRD bersama pemerintah daerah akan melihat ruang fiskal yang tersedia, termasuk kemungkinan melakukan pergeseran anggaran dari pos lain.
“Yang pasti kami menginginkan ada usulan penguatan. Kalau anggaran sudah dikunci, nanti kita lihat anggaran mana yang bisa digeser untuk memperkuat penanganan karhutla,” pungkas Amiruddin.
DPRD berharap dukungan terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, serta kebutuhan operasional petugas dapat segera diperkuat seiring masih berlangsungnya ancaman karhutla dan kabut asap di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar. (kan/dya)
