Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar terus ditingkatkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar mulai mendorong keterlibatan lebih besar dunia usaha dalam menghadapi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
BANJAR, koranbanjar.com – Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat gabungan seluruh Komisi DPRD Kabupaten Banjar bersama Ketua CSR Kabupaten Banjar, Ketua KUD Fajar Bersama, serta jajaran perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banjar, Kamis (8/10/2026).
Rapat yang berlangsung di lantai II Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar itu secara khusus membahas tindak lanjut penanganan dan penanggulangan karhutla, termasuk optimalisasi dukungan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora, mengatakan pertemuan tersebut merupakan upaya memperkuat koordinasi sekaligus memastikan kontribusi perusahaan benar-benar diarahkan ke wilayah yang membutuhkan penanganan.
“Rapat hari ini merupakan bagian dari upaya kita memperkuat koordinasi. Perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Banjar kita minta memberikan perhatian lebih dan kontribusi yang lebih masif terhadap penanganan karhutla,” ujar Irwan Bora.
Menurut Irwan, sejumlah perusahaan sebenarnya telah menunjukkan kepedulian dengan memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla. Namun, DPRD masih menemukan persoalan terkait penempatan zona penanganan.
Ia mencontohkan adanya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Banjar, tetapi mendapatkan penempatan zona penanganan di wilayah Bati-Bati.
“Kami minta perusahaan melaporkan kembali penempatan zonanya. Kalau aktivitasnya berada di Kabupaten Banjar, tentu penanganannya juga harus difokuskan di wilayah Kabupaten Banjar,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, tercatat sebanyak 13 perusahaan mendapat undangan DPRD Kabupaten Banjar. Namun, tidak seluruh perusahaan dapat menghadiri pertemuan.
Ketidakhadiran sejumlah perusahaan turut menjadi perhatian DPRD. Terlebih, forum tersebut digelar secara resmi di ruang paripurna dan membahas persoalan karhutla yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat serta kondisi lingkungan di Kabupaten Banjar.
Politisi Gerindra ini menegaskan, perusahaan yang belum memenuhi undangan DPRD akan kembali dipanggil untuk memberikan penjelasan dan memastikan bentuk kontribusinya dalam penanganan karhutla.
Jika tetap tidak memberikan respons, DPRD membuka kemungkinan merekomendasikan langkah lebih lanjut kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.
“Kami minta perusahaan yang belum hadir untuk merespons undangan. Ini rapat resmi lembaga DPRD. Kalau dipanggil kembali dan tetap tidak merespons, kami bisa merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan tindakan tegas, termasuk mengevaluasi perizinannya,” jelas Irwan Bora
Langkah DPRD tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kabupaten Banjar sekaligus Ketua Relawan Buser 690 Banjar, M. Hasan Hamdan.
Menurut Hasan, keterlibatan perusahaan sangat dibutuhkan untuk memperkuat penanganan karhutla. Sebab, kondisi di lapangan membutuhkan dukungan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah dan relawan.
“Kita mengucapkan terima kasih kepada lembaga DPRD Kabupaten Banjar yang sudah mengundang seluruh perusahaan. Walaupun hari ini baru sebagian yang hadir, ini merupakan langkah yang sangat baik untuk memperkuat penanganan karhutla,” kata Hasan.
Ia menyebut perusahaan yang belum hadir akan kembali dipanggil DPRD. Selain itu, perusahaan yang belum masuk dalam pendataan juga diharapkan dapat dilibatkan dalam koordinasi berikutnya.
Hasan mengatakan, perusahaan yang hadir dalam rapat pada prinsipnya telah menyampaikan komitmen untuk ikut mendukung penanganan karhutla di lapangan.
“Hampir semua perusahaan yang hadir tadi menyatakan komitmennya. Tinggal menunggu proposal dari Buser untuk membantu meringankan penanganan karhutla di lapangan,” ujarnya.
Menurut Hasan, komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum rapat maupun sebatas pernyataan dukungan. Bantuan perusahaan perlu diwujudkan dalam bentuk nyata, baik peralatan, personel maupun kebutuhan operasional relawan yang berada di lapangan.
Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dunia usaha, CSR, KUD dan relawan, penanganan karhutla di Kabupaten Banjar diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan terarah, sekaligus memastikan dukungan perusahaan benar-benar menyentuh wilayah yang membutuhkan. (kan/bay)
