Kabupaten Banjar menjadi daerah dengan catatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tertinggi di Kalimantan Selatan (Kalsel), baik dari jumlah kejadian maupun luasan lahan yang terdampak.
BANJAR, koranbanjar.com – Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Banjar. Dewan menilai penanganan karhutla tidak bisa terus bergantung pada bantuan pemerintah pusat maupun provinsi, sementara kondisi di lapangan masih menunjukkan karhutla terjadi di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data BPBD Kalsel hingga 4 Oktober 2026, tercatat sebanyak 972 kejadian karhutla di Kabupaten Banjar dengan luasan lahan terdampak mencapai 6.590 hektare. Namun, dari luasan tersebut, baru sekitar 1.547,09 hektare yang telah tertangani.
Persoalan itu dibahas dalam rapat gabungan Komisi I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Banjar bersama Pemerintah Kabupaten Banjar di Ruang Paripurna Lantai II Kantor DPRD Banjar, Rabu (7/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Banjar Irwan Bora, didampingi Wakil Ketua II H Ali Murtado dan Wakil Ketua III Akhmad Rizanie Anshari. Hadir pula para ketua dan anggota komisi, Sekda Banjar Yudi Andrea, Ketua Bumi Selamat Rescue (Buser) 690 Hasan Hamdan serta sejumlah kepala SKPD terkait.
Usai rapat, Irwan Bora mengatakan kondisi karhutla yang semakin luas mendorong DPRD untuk mengambil langkah cepat. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut teknis pemadaman, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah terhadap keselamatan masyarakat.
“DPRD merasa wajib dan harus berpikir cepat, merespons cepat, bagaimana tanggung jawab kita, tanggung jawab moral terhadap masyarakat Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Irwan mengungkapkan, dari rapat tersebut diketahui Pemkab Banjar telah melakukan berbagai koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan penanganan karhutla. Namun, hingga kini bantuan yang diharapkan belum diterima secara maksimal.
“Pemerintah daerah sudah sangat responsif dan sudah melakukan koordinasi ke sana kemari, baik ke pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Namun kita juga mendengar hasilnya tetap nihil,” katanya.
Menurut Irwan, salah satu persoalan yang perlu segera dicari jalan keluarnya adalah mekanisme penyaluran bantuan pemerintah pusat yang berkaitan dengan status kebencanaan.
Ia menyebut terdapat ketentuan bahwa untuk mendapatkan dukungan tertentu, status penanganan bencana perlu dinaikkan menjadi tanggap darurat. Sementara Kabupaten Banjar saat ini masih berada pada status siaga.
“Katanya harus menaikkan status kebencanaannya menjadi tanggap darurat. Kita ketahui di tempat kita ini statusnya siaga. Mungkin ini regulasinya yang harus kita evaluasi sehingga dalam penanganan karhutla masyarakat betul-betul bisa merasakan dampaknya,” jelasnya.
DPRD menilai regulasi tersebut perlu dikaji kembali agar pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang lebih cepat ketika kondisi karhutla semakin memburuk.
Terlebih, persoalan status kebencanaan berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran daerah. Menurut Irwan, BPKAD tidak dapat begitu saja mengeluarkan anggaran darurat apabila dasar hukum dan status kebencanaan belum jelas.
Selain persoalan anggaran dan status kebencanaan, DPRD juga menyoroti mekanisme pendataan luasan karhutla yang menjadi salah satu dasar dalam penanganan maupun pengajuan bantuan.
Irwan mempertanyakan adanya informasi mengenai luasan karhutla yang hanya tercatat sekitar dua hektare dalam salah satu mekanisme pendataan.
“Kalau hanya dua hektare yang terdata itu kan menjadi pertanyaan buat kami. Ada apa? Mudah-mudahan teman-teman wartawan juga bisa melihat dan mendengar langsung persoalannya,” katanya.
Karena itu, DPRD mendorong Pemkab Banjar kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan evaluasi mekanisme dan status penanganan karhutla sehingga alokasi dana kebencanaan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dorongan itu dinilai semakin penting karena kondisi karhutla hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Sejumlah wilayah, termasuk kawasan Gambut dan sekitarnya, masih dilanda karhutla dan kabut asap.
“Kalau perlu kita kembali ke pemerintah pusat, karena sampai hari ini belum terlihat tanda-tanda hujan. Untuk karhutla di daerah Gambut dan sekitarnya sendiri masih sangat kabut asap dan belum teratasi,” ujar Irwan.
Di tengah keterbatasan dukungan anggaran, DPRD Banjar juga menyoroti kondisi para relawan yang menjadi ujung tombak penanganan karhutla di lapangan.
Irwan mengatakan DPRD telah memberikan bantuan kepada tim Buser 690 sebagai bentuk perhatian terhadap para relawan yang selama ini berjibaku melakukan pemadaman.
“Walaupun tidak seberapa, ini sebagai bentuk perhatian kepada teman-teman Buser yang di lapangan, yang kekurangan asupan, khususnya air,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan kepada relawan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan operasional, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dan moral para petugas yang bekerja di tengah kondisi berat.
Untuk Buser 690, bantuan yang disiapkan sebelumnya mencapai Rp50 juta. Namun, pada tahap awal baru Rp25 juta yang telah diserahkan. (kan/bay)
