Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melontarkan peringatan keras kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) terkait masih berlanjutnya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Muhidin menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menagih komitmen PLN yang sebelumnya menyatakan pasokan listrik di Kalsel akan kembali normal pada awal Agustus 2026.
Apabila janji tersebut tidak terealisasi, ia menyatakan akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dilakukan evaluasi, termasuk penggantian General Manager PLN UID Kalselteng.
Pernyataan itu disampaikan Muhidin kepada awak media usai menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa (28/7/2026).
Menurut Muhidin, pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi hampir setiap hari telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Gangguan tersebut tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap dunia usaha, pelayanan publik, hingga roda perekonomian daerah.
“Janji PLN ini akan kita tuntut. Katanya awal Agustus 2026 aliran listrik sudah normal kembali seperti biasa,” ujar Muhidin.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan penanganan gangguan kelistrikan hingga batas waktu yang telah dijanjikan PLN. Jika target tersebut kembali meleset, Pemprov Kalsel tidak akan tinggal diam.
“Kalau PLN lepas janji, kita usulkan ke pusat agar bisa mengganti General Manager PT PLN Kalselteng bila yang bersangkutan tidak bisa mengatasi masalah gangguan listrik di Banua,” tegasnya.
Muhidin menilai masyarakat sudah terlalu lama menanggung dampak pemadaman bergilir. Selain mengganggu kenyamanan warga, kondisi tersebut juga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, khususnya sektor perdagangan, jasa, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta industri kecil yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
Karena itu, ia meminta PLN segera menuntaskan berbagai persoalan yang menyebabkan terganggunya pasokan listrik agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal sesuai komitmen yang telah disampaikan.
Pernyataan Gubernur tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengawal secara serius proses pemulihan sistem kelistrikan di daerah. Pemprov berharap target normalisasi pasokan listrik pada awal Agustus 2026 benar-benar dapat diwujudkan sehingga masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman bergilir.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemadaman listrik bergilir masih terjadi di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Kondisi itu memicu banyak keluhan masyarakat karena dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari, pelayanan publik, proses belajar, hingga produktivitas dunia usaha.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari manajemen PT PLN (Persero) UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah terkait pernyataan Gubernur H. Muhidin mengenai rencana usulan evaluasi maupun penggantian General Manager. (yon/bay)
