Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memasang target cukup tinggi terhadap kinerja ekonomi daerah pada 2027. Pertumbuhan ekonomi Kalsel ditargetkan mencapai 6,5 persen, dengan harapan peningkatan aktivitas ekonomi tersebut turut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Target tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel H M Syarifuddin dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel Tahun Anggaran 2027 di DPRD Kalsel, Rabu (9/9/2026).
Selain pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen, Pemprov Kalsel juga menetapkan sejumlah indikator pembangunan yang ingin dicapai pada 2027.
Di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 75,5, angka kemiskinan sebesar 3,41 persen, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,05 persen.
Target tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan Kalsel pada 2027, dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya tercermin dalam peningkatan angka makroekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kondisi sosial masyarakat.
Sekdaprov Kalsel H M Syarifuddin mengatakan, Pemprov optimistis target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai.
Menurutnya, optimisme tersebut didasarkan pada kondisi ekonomi Kalsel yang saat ini telah menunjukkan pertumbuhan sebesar sekitar 5,6 persen dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita optimis bisa mencapai. Meskipun kita tahu transfer dari pusat menurun, tetapi kita berupaya terus memperkuat potensi PAD kita,” katanya seusai rapat paripurna.
Untuk mendukung target pembangunan tersebut, Pemprov Kalsel mengusulkan RAPBD 2027 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp8,003 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,266 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,613 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp123,497 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp8,603 triliun.
Belanja tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp5,360 triliun, belanja modal Rp1,537 triliun, belanja tidak terduga Rp100 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp1,605 triliun. Dengan postur tersebut, RAPBD Kalsel 2027 mengalami defisit sebesar Rp600 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp600 miliar. Penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp700 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar. Dengan demikian, SILPA tahun anggaran 2027 direncanakan nihil.
Wakil Ketua DPRD Kalsel HM Alpiya Rakhman mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen tentunya diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari capaian angka makro, tetapi harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, DPRD Kalsel akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan berbagai sumber potensi pendapatan sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
“Harapannya tentu kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan,” ujarnya.
Alpiya menambahkan, penguatan Pendapatan Asli Daerah menjadi penting karena pemerintah pusat saat ini terus mendorong daerah agar memiliki kemandirian fiskal dan tidak selalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
“Kita terus berupaya mendorong sumber-sumber potensi untuk memperkuat pendapatan daerah,” katanya.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel berharap RAPBD 2027 yang nantinya disepakati bersama DPRD mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
Dengan target pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, kemiskinan 3,41 persen, pengangguran terbuka 4,05 persen, dan IPM 75,5, tantangan pemerintah daerah pada 2027 bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kalsel. (yon/bay)
