Wakil Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru dr. Eko Subiyanto kunjungi Dinas Kesehatan, Senin (25/5/2026).
BANJARBARU,koranbanjar com – Secara keseluruhan, cakupan kinerja Dinkes Banjarbaru sudah sangat baik dengan rata-rata persentase mencapai 100 persen.
Namun ada beberapa penekanan serta evaluasi yang perlu ditindaklanjuti. Seperti, cakupan masyarakat dengan usia lanjut (Usila) dan masyarakat dengan usia produktif.
Dokter Eko menjelaskan untuk usia lanjut, Dinas Kesehatan Banjarbaru harus jemput bola, tidak harus menunggu.
“Diperlukan sistem jemput bola melalui layanan home care oleh pihak Puskesmas. Hal ini dikarenakan keterbatasan mobilitas lansia ini untuk datang langsung ke pusat layanan kesehatan,” ujarnya.
Sedangkan untuk usia produktif, dr. Eko menekankan tiap bidan di Puskesmas harus mempunyai Pemantauan Wilayah Setempat (PWS).
Pasalnya, kelompok masyarakat usia produktif terbagi dalam beberapa klasifikasi. Mulai dari pelayanan ibu dan anak, hingga calon pengantin (catin).
Lanjutnya pelayanan ini terkoneksi dengan Kantor Usaha Agama (KUA). Misanya, calon pengantin harus memeriksakan diri sebelum menikah ke Puskemas.
Selain itu dr. Eko juga menyoroti program nasional yaitu eliminasi TBC Nasional. Menurutnya, hal ini harus ditingkatkan, di Banjarbaru cakupan iji belum mencapai 90 persen.
Puskesmas diminta untuk menggeser fokus ke depan pada penemuan kasus baru dan proses penyembuhan pasien TBC.
Soal stunting penanganannya dinilai sangat baik.
Angka stunting di Banjarbaru berada di angka 11%, yang berarti sudah berada di bawah target nasional sebesar 14%.
Eko berharap capaian ini dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
“Cakupannya harus baik, tentunya harus kita pertahankan lagi, kalau bisa kita perbaiki lagi (prevalensi stunting, red),” tuturnya.
Program-program posyandu juga menjadi sorotan, dahulu program posyandu adalah integrasi layanan primer (ILP).
Namun saat ini berubah menjadi 6 SPM (enam bidang Standar Pelayanan Minim).
Hal ini, menurutnya merupakan tantangan baru bagi Dinas Kesehatan untuk dapat memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang ada. 6 SPM dimulai dari bayi lahir, hingga mencapai usia lanjut.
“6 SPM lebih komprehensif, karena hanya bukan kuratif saja, tetapi juga promotif. Dari bayi harus ada imunisasi, sampai dengan SD, nanti di SMP sudah masuk tahapan produktif disertai dengan promosi kesehatan lainnya sampai dengan lanjut usia,” jelasnya.
Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi perhatian dr. Eko, karena dinilai penting dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Masyarakat pemegang BPJS Mandiri atau eks-karyawan perusahaan yang sudah tidak ditanggung lagi, diharapkan segera bermigrasi ke BPJS yang dibiayai oleh Pemerintah Kota.
Dari semua evaluasi maupun capaian oleh Dinas Kesehatan, dr. Eko menegaskan Dinas Kesehatan mampu menjamin seluruh layanan kesehatan masyarakat Banjarbaru.
“Semua layanan terlindungi, baik rawat jalan maupun rawat inapnya. Tidak terkecuali bagi segmen apapun, baik itu masyarakat menengah kebawah, semua harus terlayani dengan baik,” pungkasnya. (kan/dya)
