Realisasi Pendapatan Banjarbaru Tembus 122 Persen

Pemerintah Kota Banjarbaru secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. (Sumber Foto: Saukani/koranbanjar.com)

Pemerintah Kota Banjarbaru secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru.

BANJARBARU,koranbanjar.com – Penyampaian tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Banjarbaru pada Senin (22/6/2026).

Penyampaian raperda ini merupakan kewajiban konstitusional sekaligus wujud nyata dari komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah atas mandat publik yang diembannya selama setahun anggaran.

Wali Kota Lisa Halaby menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD TA 2025 merupakan instrumen penting guna bergerak menuju visi “Banjarbaru Emas” (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera).

Terlebih lagi, anggaran ini diarahkan untuk menjawab amanah besar Banjarbaru yang kini resmi menyandang status sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan pemaparan Wali Kota, realisasi APBD Kota Banjarbaru TA 2025 menunjukkan performa yang sangat positif, terutama pada sektor pendapatan

Pendapatan Daerah berhasil terealisasi sebesar Rp1.813.497.931.797,32 atau mencapai 122,53% dari target pascaperubahan yang dianggarkan sebesar Rp1,480 Triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan lonjakan signifikan dengan realisasi sebesar Rp479.458.687.395,32 (108,30% dari target).

Lompatan ini dipicu oleh multiplier effect status Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi yang sukses mendorong pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, serta optimalisasi pajak daerah.

Pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp1.275.912.175.745,00 (123,00% dari target), ditambah lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp58.127.068.657,00.

Untuk penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp399.147.346.475,35.

Sementara dari sisi Belanja Daerah, total realisasi mencapai Rp1.721.699.929.543,71 atau sekitar 91,62% dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp1,879 Triliun.

Penyerapan tersebut terbagi atas Belanja Operasi sebesar Rp1.277.541.725.040,39 (91,95%) dan Belanja Modal sebesar Rp444.158.204.503,32 (91,90%).

Alokasi belanja modal ini secara taktis difokuskan untuk pembangunan infrastruktur berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan demi menyiapkan sarana perkotaan yang modern.

Adapun belanja tidak terduga dan belanja transfer keduanya terealisasi sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Ditemui usai sidang, Wali Kota Lisa Halaby menyampaikan rasa syukurnya dan berharap dokumen pertanggungjawaban ini dapat segera dibahas oleh legislatif sesuai mekanisme yang berlaku.

“Alhamdulillah hari ini kita menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025. Mudah-mudahan dapat segera ditindaklanjuti melalui penyampaian tanggapan dari DPRD,” ujar Lisa Halaby.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Banjarbaru tetap berkomitmen penuh untuk mengawal aspirasi warga dan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah (PR) pembangunan secara bertahap demi pelayanan publik yang lebih optimal.

Merespons hal tersebut, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky, menyatakan bahwa pihak legislatif siap melanjutkan rangkaian proses peninjauan anggaran ini ke tahapan berikutnya.

“Hari ini telah dilaksanakan sidang paripurna penyampaian pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Sebagaimana yang sudah disaksikan bersama, laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ibu Lisa Halaby setelah penyampaian ini, rangkaian proses akan terus berlanjut,” kata Gusti Rizky.

Gusti Rizky menambahkan, DPRD telah menjadwalkan agenda sidang paripurna berikutnya untuk mendengarkan pandangan umum dari seluruh fraksi-fraksi DPRD terkait penyampaian pertanggungjawaban APBD yang telah disampaikan oleh Wali Kota.

“Agenda tersebut dijadwalkan pada tanggal 30 Juni 2026. Bagaimana tanggapan dari masing-masing fraksi, nanti akan sama-sama kita dengarkan,” pungkasnya.

Melalui forum paripurna ini, sinergi antara DPRD dan Pemkot Banjarbaru kembali diperkuat guna memastikan bahwa setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kota Banjarbaru. (kan/dya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *