Komisi I DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Banjar, Jumat (24/7/2026).
BANJAR,koranbanjar.com – Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja sekaligus memperkuat sinergi dalam pencegahan dan penanganan kebakaran, kekeringan, serta dampak pencemaran lingkungan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar Amiruddin didampingi Wakil Ketua Sunardi dan anggota komisi lainnya.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugroho serta Kepala DPKP Kabupaten Banjar Agus Siswanto.
Ketua Komisi I DPRD Banjar Amiruddin mengatakan, rapat digelar sebagai respons atas meningkatnya kejadian kebakaran, kekeringan, dan pencemaran sungai yang belakangan berdampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan BPBD dan DPKP memiliki kesiapsiagaan maksimal dalam menghadapi cuaca ekstrem yang tengah melanda Kabupaten Banjar.
“Kami ingin memastikan teman-teman di BPBD dan DPKP tidak lengah, mulai dari kesiapan sebelum bencana, saat penanganan, hingga pascabencana. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal, baik dalam distribusi air bersih, logistik maupun penyelamatan,” ujar Amiruddin.
Dalam rapat tersebut juga terungkap sejumlah kendala yang dihadapi kedua instansi, terutama keterbatasan personel dan anggaran.
Salah satu kebutuhan mendesak adalah penambahan tandon atau tangki penampungan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.
Amiruddin menjelaskan, dari sekitar 140 tandon yang dimiliki, sebanyak 80 unit telah didistribusikan dan diperkirakan seluruh stok akan habis dalam beberapa pekan ke depan apabila kondisi kekeringan terus berlanjut.
“Kebutuhan masyarakat terus meningkat. Karena itu mereka mengusulkan adanya penambahan tandon melalui anggaran perubahan agar pelayanan air bersih tetap dapat terpenuhi,” katanya.
Selain itu, BPBD juga menyampaikan persoalan personel Tim Reaksi Cepat (TRC), khususnya ASN PPPK yang bertugas selama masa siaga bencana.
Mereka belum dapat menerima honorarium atau insentif sesuai ketentuan yang berlaku, meski harus bekerja di luar jam kerja normal dalam penanganan kebakaran maupun distribusi bantuan.
Sementara itu, personel dari unsur TNI dan Polri yang bertugas di posko mendapatkan honorarium serta dukungan konsumsi. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar semangat kerja personel TRC tetap terjaga.
Amiruddin menyatakan aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar.
“Kami akan menyampaikan seluruh kebutuhan yang diajukan SKPD kepada TAPD agar bisa difasilitasi, karena ini menyangkut penyelamatan masyarakat, kebutuhan air bersih, logistik kebencanaan, dan pelayanan dasar lainnya,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Kepala Pelaksana BPBD Wasis Nugroho juga menjelaskan bahwa simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah dilaksanakan di sejumlah lokasi.
Di antaranya di Kecamatan Gambut dan kawasan Mataraman, dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
Apabila kebakaran dapat dijangkau melalui jalur darat, penanganan dilakukan menggunakan armada dan peralatan pemadam.
“Sementara untuk lokasi yang sulit dijangkau, telah disiapkan dukungan helikopter untuk operasi water bombing maupun modifikasi cuaca apabila diperlukan,” ujar Wasis dalam RDP
Komisi I DPRD Banjar berharap seluruh langkah antisipasi tersebut dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. (kan/dya)
