Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banjar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) menggelar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Murni Tahun Anggaran 2027, pada Senin (27/7/2026).
BANJAR,koranbanjar com – Dalam rapat tersebut, DPRD menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah proyeksi menurunnya pendapatan daerah akibat berkurangnya TKD dana transfer dari pemerintah pusat.
Ketua Banggar DPRD Kabupaten Banjar H. Irwan Bora menyampaikan, pihaknya mendorong agar target pendapatan daerah pada 2027 dapat ditingkatkan dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski PAD diproyeksikan naik sekitar 5 hingga 6 persen, Banggar menilai angka tersebut masih perlu dioptimalkan melalui pembahasan lanjutan.
“Kami ingin pendapatan daerah bisa lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk PAD memang sudah ada kenaikan sekitar 5 sampai 6 persen, tetapi kami masih akan melanjutkan pembahasan agar potensi pendapatan Kabupaten Banjar benar-benar bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Banggar juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Baramarta dan PD Pasar yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
“Beberapa BUMD seperti Baramarta dan PD Pasar menjadi perhatian karena dinilai masih berjalan di tempat,” ucap Irwan Bora.
Menurut Irwan Bora, sektor usaha milik pemerintah daerah seharusnya dapat menjadi salah satu sumber peningkatan PAD, meskipun saat ini industri batu bara menghadapi tantangan yang turut memengaruhi kinerja perusahaan daerah.
Selain itu, DPRD juga menilai masih terdapat sejumlah potensi pendapatan lain yang belum tergarap maksimal, termasuk sektor parkir yang hingga kini belum memberikan kontribusi optimal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan pada APBD Murni 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp1,8triliun.
Penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi asumsi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat hingga sekitar 25 persen.
“Penurunan itu sangat berpengaruh terhadap APBD kita karena asumsi dana transfer dari pusat turun sekitar 25 persen,” kata Yudi.
Menanggapi dorongan DPRD untuk meningkatkan kontribusi BUMD, Yudi mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menaikkan dividen perusahaan daerah.
Namun, menurutnya kontribusi BUMD terhadap PAD masih relatif kecil sehingga fokus utama peningkatan pendapatan tetap diarahkan pada sektor pajak dan retribusi daerah.
“Kita tetap berupaya agar dividen BUMD meningkat, tetapi skalanya masih terbatas. Upaya yang lebih besar tetap melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, target PAD dalam rancangan APBD 2027 saat ini diproyeksikan meningkat sekitar 5,59 persen.
Meski demikian, angka tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD hingga tercapai kesepakatan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Murni Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah Kabupaten Banjar memproyeksikan target pendapatan daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1.824.055.378.207, atau turun Rp463.819.157.360, dibandingkan target pada APBD Murni 2026 yang mencapai Rp2.287.874.535.567.
Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Banjar menargetkan Pada tahun 2027, sebesar Rp357.239.842.791, naik Rp18.916.182.990 atau 5,59 persen dibandingkan target tahun 2026 sebesar Rp338.323.659.801. (kan/dya)
