Komisi II DPRD Kabupaten Banjar melayangkan kritik keras terhadap kinerja Bank Kalsel Cabang Martapura, dalam rapat evaluasi yang digelar di ruang rapat Komisi II DPRD Banjar, Senin (6/7/2026).
BANJAR,koranbanjar.com – Bank Kalsel Cabang Martapura disebut berada di posisi paling buncit atau peringkat ke-14 dari seluruh cabang di Kalimantan Selatan dalam hal penyerapan penyertaan modal pemerintah daerah. Koordinator Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora, menyatakan kekecewaannya atas capaian tersebut.
Ia menilai kondisi ini berbanding terbalik dengan potensi ekonomi Kabupaten Banjar yang besar, mulai dari sektor pertambangan hingga pesatnya pertumbuhan UMKM.
Akibatnya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Bank Kalsel ke Pemkab Banjar dinilai masih sangat minim.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah kebijakan internal manajemen Bank Kalsel terkait seringnya pergantian Kepala Cabang (Pincab) di Martapura.
Irwan Bora yang juga Wakil I Pimpinan DPRD ini bahkan mengibaratkan pergantian pimpinan yang terlalu cepat ada yang hanya menjabat 3 hingga 4 bulan.
Hingga posisi yang kini dijabat oleh Penjabat Sementara (Pjs) baru 4 hari, seperti Jailangkung. Datang tidak diundang, pergi tanpa pesan.
“Baru direncanakan, baru dikonsep, baru mau komunikasi untuk peningkatan penyertaan modal, eh sudah diganti lagi. Bagaimana program bisa berjalan kalau pimpinannya terus berganti? Ini menghambat rencana kerja yang sudah disusun,” ujarnya dengan nada tegas.
DPRD mendesak Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Pihaknya menekankan agar stabilitas kepemimpinan di tingkat cabang dapat terjaga guna menjamin keberlanjutan program kerja, terutama terkait penyerapan penyertaan modal pemerintah daerah.
“Kami akan bersurat ke provinsi. Kami minta mekanisme penempatan pimpinan ini diperbaiki. Jangan gonta-ganti terus, karena yang menjadi korban adalah program pembangunan dan target capaian di daerah,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kabupaten Banjar telah menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan dalam dua minggu ke depan.
Rapat tersebut akan melibatkan pihak BPKAD, bagian ekonomi, serta asisten bidang keuangan guna membedah kendala penyerapan penyertaan modal dan mencari solusi strategis.
Agar Bank Kalsel benar-benar mampu menjadi Banknya orang banua yang berkontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Banjar.
“Ini menjadi PR besar bagi kita. Kita ingin mendorong agar Bank Kalsel di daerah kita bisa lebih maksimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah,” tutupnya.
Sementara itu Kepala Pjs Bank Kalsel Cabang Martapura Andhy Andriyawan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar.
Khususnya dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta optimalisasi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Mengenai dana CSR yang belum terserap maksimal, pihak bank menjelaskan bahwa penggunaan dana tersebut sepenuhnya merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar.
“Bank Kalsel berperan sebagai pengelola yang menyalurkan dana berdasarkan arahan dan keputusan Bupati,” ujar Andhy.
Adapun kriteria penyaluran CSR yang didukung meliputi sektor sosial, keagamaan, serta kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar masyarakat Kabupaten Banjar.
Dana CSR yang belum terserap pada tahun berjalan diupayakan dapat terakumulasi untuk dimanfaatkan pada program-program di tahun berikutnya.
“Selain program kerja, mengenai posisi penyertaan modal Pemkab Banjar di Bank Kalsel. Hingga saat ini, total penyertaan modal tercatat berada di angka kurang lebih Rp62 miliar,” jelas Andhy.
Pihak Bank Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung digitalisasi transaksi di lingkungan Pemkab Banjar.
Termasuk bagi pelaku UMKM, guna menciptakan ekosistem keuangan yang lebih transparan dan efisien. (kan/dya)
