Kodim 1006/Banjar terus memacu pembangunan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
BANJAR.koranbanjar.com –Meski dihadapkan pada berbagai kendala lapangan seperti keterbatasan lahan hingga tantangan geografis Kodim 1006/Banjar tercatat telah berhasil mendirikan 59 gerai koperasi dari total 64 titik lahan yang saat ini telah siap.
Dandim 1006/Banjar, Bambang Prasetyo Prabujaya, menjelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat 310 titik target pembangunan di wilayah tugasnya.
Dari jumlah tersebut, target khusus Kodim Banjar untuk tahap awal 55 gerai telah terlampaui.
“Secara keseluruhan ada 310 titik target kita. Namun, lahan yang tersedia sampai hari ini baru ada 64 titik. Dari 64 titik yang ada, alhamdulillah kita sudah membangun 59 gerai Koperasi Merah Putih,” ujar Prabujaya saat berbincang santai bersama para awak media, Kamis (13/8/2026).
Ia tak memungkiri bahwa ketersediaan lahan menjadi tantangan utama. Sesuai instruksi pemerintah, penyediaan lahan idealnya disiapkan oleh pemerintah daerah (Pemda).
Namun dalam praktiknya, proses penyediaan lahan tidaklah mudah. Beberapa desa bahkan sama sekali tidak memiliki aset lahan, sementara desa lainnya berada di kawasan hutan lindung, seperti di wilayah Aranio sehingga status hukumnya tidak memungkinkan untuk dibangun secara sembarangan.
Tak hanya isu lahan, Kodim Banjar juga menghadapi tantangan logistik menuju lokasi-lokasi terpencil, seperti di Sungai Pinang (Rantau Nangka), hingga Pengaron.
Selain itu, keterbatasan tenaga kerja atau tukang bangunan di wilayah Kalimantan turut menjadi kendala operasional.
Meski demikian, Dandim Prabujaya menegaskan komitmennya untuk terus mengejar target akhir demi menekan lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap dirasakan masyarakat kelas bawah di kawasan terisolir.
Ia memaparkan koperasi ini didirikan untuk memotong rantai pasok (supply chain).
Selama ini, harga beras, minyak, hingga gas di Kalimantan kerap mahal dan sulit dijangkau karena panjangnya rantai distributor.
“Dengan adanya koperasi ini, pasokan didorong langsung dari pusat atau distributor utama. Harganya bisa dikontrol dan dipatok agar tidak memberatkan warga,” tegasnya.
Menanggapi isu mengenai legalitas dan pengambilalihan lahan, Dandim menegaskan bahwa program ini tidak pernah mencaplok lahan pribadi atau milik swasta, kecuali jika ada pihak yang secara sukarela menghibahkannya.
Mengenai lahan Pemda yang digunakan, status kepemilikannya tidak beralih melainkan hanya mengalami penyesuaian pemanfaatan (pinjam pakai).
“Tidak ada pengambilalihan aset. Statusnya tetap milik Pemda, hanya alih fungsi untuk pemanfaatan koperasi. Sesuai aturan Kementerian Keuangan, mekanisme pinjam pakai ini sewa-nya dinilai nol atau sekecil-kecilnya agar tidak memberatkan pengoperasian koperasi,” pungkas Prabujaya. (kan/dya)
