Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar kian mengkhawatirkan. Selain meluas hingga membakar ribuan hektare lahan, bencana ini memicu kabut asap yang berdampak terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas pendidikan.
BANJAR, koranbanjar.com – Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menaikkan status kebencanaan dari Siaga menjadi Tanggap Darurat. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, di Aula Mini Barakat, Martapura, Jumat (9/10/2026) pagi.
Rapat tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi terkait, serta perwakilan organisasi relawan penanggulangan bencana.
Sekda Banjar, Yudi Andrea, mengatakan peningkatan status dilakukan berdasarkan evaluasi kondisi terkini di lapangan, terutama tren peningkatan sebaran titik panas (hotspot) yang berpotensi memicu kebakaran lebih luas dan memperbesar dampak terhadap masyarakat.
Menurutnya, status Tanggap Darurat diperlukan agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat, terpadu, dan optimal dengan melibatkan seluruh instansi serta satuan tugas terkait.
“Kita perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk menekan dampak karhutla, baik terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat,” katanya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, yang mendampingi Sekda, mengungkapkan peningkatan kejadian karhutla mulai terasa signifikan sejak pertengahan Juni 2026 dan mencapai puncaknya pada September.
Berdasarkan data penanganan sejak 15 Juli hingga awal Oktober 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 6.301 hektare dan tersebar di 19 kecamatan.
“Musim kemarau panjang juga berdampak pada krisis air bersih. Total ada 72 desa yang tersebar di 16 kecamatan terdampak kekeringan,” ujar Wasis.
Besarnya luasan lahan terbakar dan meluasnya wilayah terdampak menunjukkan bahwa karhutla tidak hanya menjadi persoalan kebakaran, tetapi juga memicu dampak berantai terhadap ketersediaan air bersih dan kehidupan masyarakat.
Dampak kabut asap juga mulai terlihat pada sektor kesehatan. Wasis menyampaikan, sebanyak 798 warga Kabupaten Banjar mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap yang ditimbulkan karhutla.
Sektor pendidikan turut terdampak. Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar, sebanyak 127 sekolah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara penuh untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap peserta didik.
Sementara itu, 17 sekolah menerapkan PJJ kombinasi dengan pengaturan jam masuk siang. Adapun 300 sekolah lainnya melakukan penyesuaian atau pergeseran jam masuk guna mengurangi paparan asap pada pagi hari.
Dengan meningkatnya dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan air bersih, kenaikan status menjadi Tanggap Darurat diharapkan memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus mempercepat langkah penanganan di wilayah terdampak.
Besarnya luas lahan terbakar, jumlah warga yang mengalami ISPA, serta banyaknya sekolah yang harus menyesuaikan kegiatan belajar menjadi gambaran seriusnya dampak karhutla di Kabupaten Banjar.
Penanganan terpadu kini menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan penyebaran kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. (kan/bay)
