Sarwani Soroti Pemadaman Listrik Bergilir, Ancam Mosi Tidak Percaya Manajemen PLN

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Sarwani. (Sumber Foto: Dokpri untuk koranbanjar.com)

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Sarwani, menyoroti masih sering terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.

BANJAR,koranbanjar.com – Ia menilai kondisi tersebut sangat mengecewakan dan mendesak PT PLN segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut Sarwani, masyarakat berhak mengetahui penyebab utama pemadaman listrik yang dalam beberapa waktu terakhir terus terjadi di berbagai daerah di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap dalam waktu dekat PLN menyampaikan konferensi pers kepada publik terkait apa saja yang menjadi kendala sehingga wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami pemadaman bergilir,” ujar Sarwani, Selasa (28/7/2026).

Politikus fraksi Partai NasDem ini menegaskan, apabila dalam beberapa minggu ke depan tidak ada respons positif maupun itikad baik dari pihak PLN untuk memperbaiki pelayanan, Komisi III DPRD Kalsel akan mengambil langkah tegas.

“Kami mewakili masyarakat Kabupaten Banjar menyatakan mosi tidak percaya kepada General Manager PLN dan meminta dilakukan evaluasi, khususnya terhadap kepala-kepala cabang yang dalam kondisi saat ini dianggap tidak bekerja secara maksimal,” tegasnya.

Terkait tindak lanjut DPRD, Sarwani mengatakan tengah menyiapkan langkah politik melalui pemanggilan pihak PLN.

Namun, proses tersebut masih menunggu hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Selatan.

“Kami menunggu hasil Banmus. Mudah-mudahan secepatnya akan dilakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan PLN yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Pemadaman listrik bergilir yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir telah memicu banyak keluhan masyarakat.

Selain mengganggu aktivitas rumah tangga, kondisi tersebut juga berdampak terhadap sektor usaha, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

Melalui sikap tegas tersebut, DPRD Kalimantan Selatan berharap PLN segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri krisis kelistrikan.

Sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan listrik di daerah. (kan/dya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *