Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan rapat kerja bersama mitra kerjanya, yakni Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalsel, Senin (27/7/2026) siang.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, didampingi Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, S.H. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Habib Hamid Bahasyim menjelaskan, rapat kerja tersebut bertujuan menggali informasi terkait program kerja, capaian kinerja, serta kebutuhan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing mitra kerja. Informasi tersebut diperlukan sebagai bahan bagi Komisi I dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal.
Dalam rapat tersebut, Komisi I juga mencermati kondisi anggaran sejumlah program yang terdampak kebijakan efisiensi. Meski demikian, Komisi I menilai berbagai program yang dijalankan mitra kerja tetap memiliki nilai strategis dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian bersama.
Karena itu, Komisi I meminta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah maupun Disdukcapil untuk menyampaikan rekapitulasi program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian program pembangunan dan visi Gubernur Kalimantan Selatan.
Menurut Habib Hamid, data dan usulan tersebut akan menjadi bahan penting dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel. Dengan demikian, program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dapat memperoleh dukungan yang memadai sesuai kemampuan keuangan daerah.
Selain membahas aspek penganggaran, Komisi I juga memberikan perhatian terhadap berbagai program strategis yang dijalankan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, termasuk upaya penguatan tata kelola pemerintahan serta penyelesaian berbagai urusan administrasi kewilayahan yang mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, bersama Disdukcapil Provinsi Kalsel, Komisi I menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, termasuk soal Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik yang semakin modern, efektif, dan mudah diakses masyarakat.
“Kami ingin memastikan program-program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat dan mendukung program prioritas Gubernur Kalsel dapat berjalan optimal. Karena itu, kami meminta data dan kebutuhan yang terukur untuk selanjutnya menjadi bahan perjuangan bersama dalam pembahasan anggaran,” tutur Habib Hamid. (bay)
