Komisi I DRPD Kabupaten Banjar prihatin dengan kondisi SKPD lingkup Pemkab Banjar yang masih banyak hanya diisi Pelaksana Tugas atau Plt sebagai pimpinan.
BANJAR,koranbanjar.com – Tidak adanya pimpinan definitif sebagai kepala SKPD pada jabatan tingkat eselon II mengundang kesan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).
Ironis, jumlahnya tidak tanggung tanggung sekitar 8 SKPD tanpa pimpinan alias kosong.
Hal Itu Mendapat Sorotan Tajam Dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar, yang menyebut sangat menyayangkan banyaknya kekosongan di beberapa instansi.
Bahkan ada SKPD kosong hingga setahun lamanya.
”Kekosongan pejabat definitif tidak hanya terjadi di level eselon II. Jabatan pengawas dan administrator atau eselon III dan IV di banyak SKPD lingkup Kabupaten Banjar juga masih diisi Plt,” sebut Ketua Komisi I Amiruddin.
Amiruddin menyebutkan, pihaknya telah mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banjar untuk segera melakukan pengisian kekosongan tersebut.
“Pengisian jabatan pejabat struktural di lingkup SKPD Kabupaten Banjar perlu akselerasi agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan maksimal dan optimal,” katanya.
Pihak BKPSDM Kabupaten Banjar belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut.
Kondisi banyaknya jabatan diisi Plt dikhawatirkan berdampak pada lambatnya pelayanan publik.
Sesuai Permendagri 73/2016. Plt memiliki kewenangan terbatas dan tidak dapat mengambil kebijakan strategis, seperti melakukan mutasi pegawai atau menandatangani kontrak proyek besar.
Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah dinas yang saat ini masih dipimpin Plt di antaranya Dinas PUPRP, Dinas Kesehatan, DPRKPLH, Satpol PP, BKPSDM, Disdukcapil. (dya)
