Pemerintah Kabupaten Banjar mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis menghadapi potensi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) serta kebijakan efisiensi anggaran pada 2027.
BANJAR,koranbanjar com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, mengatakan kondisi fiskal menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan APBD 2026 dan 2027.
Pemerintah daerah bersama DPRD sepakat agar penggunaan anggaran lebih diarahkan pada program-program yang menjadi prioritas masyarakat.
“Dalam pembahasannya ada beberapa poin yang diharapkan penggunaan APBD kita untuk prioritas menengah yang ingin kita selesaikan, terutama kesehatan,” ujar Yudi Andrea usai rapat paripurna DPRD, pada Selasa 11/8/2026.
Menurutnya, DPRD juga memberikan penekanan agar pendapatan daerah terus dioptimalkan.
Pemkab Banjar diminta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah di tengah keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Yudi menyebut, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi dengan tetap menjaga pelayanan dasar kepada masyarakat.
Sejumlah kegiatan yang dinilai tidak prioritas akan diarahkan untuk mendukung program yang lebih mendesak, seperti penanganan stunting, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik.
“Kita berusaha untuk mematuhi secara fiskal keuangan kita. Ada beberapa kegiatan yang tidak prioritas kita arahkan untuk penanganan stunting, kemiskinan dan lain sebagainya,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Banjar juga berupaya menekan proporsi belanja pegawai. Jika sebelumnya belanja pegawai berada di kisaran 34 persen, pada kondisi APBD 2026 telah ditekan menjadi sekitar 31,4 persen.
Yudi menegaskan, efisiensi tersebut tidak serta-merta diarahkan untuk mengurangi jumlah pegawai.
Pemkab Banjar tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan tenaga kerja sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Di angka 31,4 persen itu kita sudah benar-benar maksimal. Kita berharap tidak sampai ada pemangkasan pegawai,” katanya.
Ia juga berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dalam menetapkan kebijakan transfer ke daerah.
Sebab, menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan berbagai efisiensi, termasuk memenuhi belanja wajib atau mandatory spending untuk pendidikan, kesehatan, belanja modal dan infrastruktur.
Sekda Yudi Andrea berharap Kementerian Dalam Negeri juga memperhatikan daerah seperti Kabupaten Banjar. Daerah sudah banyak yang harus diefisienkan dan diprioritaskan.
“Untuk mandatory spending juga sudah kita maksimalkan, belanja modal dan infrastruktur kita penuhi, pendidikan kita penuhi, kesehatan kita penuhi,” ungkapnya.
Terkait besaran dana transfer pusat, Yudi mengatakan Pemkab Banjar masih menunggu informasi dan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Namun, pemerintah daerah memperkirakan terdapat potensi pengurangan dana transfer hingga sekitar 25 persen.
Kondisi tersebut turut memengaruhi proyeksi APBD Kabupaten Banjar 2027 yang diperkirakan berada di kisaran Rp2,2 triliun.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi atau kondisi anggaran sebelumnya yang berada di kisaran Rp2,7 triliun.
“Kita di tahun ini memprediksi 25 persen lagi pengurangan dana transfer. Makanya di 2027 itu APBD kita sekitar Rp2,2 triliun, sebelumnya sekitar Rp2,7 triliun,” tuturnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Banjar kini menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat PAD. Salah satunya melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Selain digitalisasi, pemerintah juga akan menggali dan mengoptimalkan objek-objek pendapatan baru serta meningkatkan pelayanan perpajakan.
“Semua upaya kita ambil. Sekarang salah satu opsinya digitalisasi penarikan retribusi dan pajak, kemudian memaksimalkan objek-objek baru dan upaya-upaya lainnya,” kata Yudi.
Optimalisasi PAD tersebut, lanjutnya, juga menyasar sejumlah sektor potensial, termasuk pajak hotel dan usaha perdagangan. Pemerintah daerah berharap penguatan sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan pendapatan sekaligus memperluas basis pajak daerah.
Yudi menegaskan, di tengah tekanan fiskal dan potensi berkurangnya dana transfer pusat, Pemkab Banjar akan tetap berupaya menjaga kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Komitmen kita tetap ingin menjaga layanan kepada masyarakat, termasuk layanan pendidikan, agar tetap tidak terganggu,” pungkasnya. (kan/dya)
