Oleh Denny Setiawan
Mengamati berbagai persoalan di negeri ini yang sering muncul di berbagai ptaform media sosial maupun media online, hampir setiap hari masyarakat di segala penjuru nusantara berteriak. Mereka mengeluhkan hidup yang semakin susah dan rumit. Ada yang mengeluhkan soal pajak, soal program Makan Bergizi Gratis (MBG), soal harga bahan pokok yang tidak stabil, soal harga bahan bakar yang semakin mencekik dan lain-lain.
Sementara itu pula, mereka disuguhi oleh postingan-postingan di berbagai media sosial, terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah oknum pejabat penting, mulai pejabat tingkat desa, hingga pejabat negara sekelas penegak hukum.
Sebagaimana kita ketahui, anggota DPR-RI di parlemen jumlahnya tidak sedikit hingga mencapai 500 orang, kemudian anggota DPRD di tingkat provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah seluruh Indonesia tak kurang dari 40 orang per kabupaten/kota.
Tatkala rakyat berteriak, membutuhkan pertolongan, hanya segelintir anggota wakil rakyat di negeri ini yang muncul, berani menyampaikan aspirasi rakyat yang mereka wakili. Sedangkan sebagian besar lainnya hanya bisa diam, sibuk dengan kepentingan pribadi mereka masing-masing, sibuk dengan kepentingan golongan mereka masing-masing.
Label yang melekat pada diri mereka sebagai “WAKIL RAKYAT” hanyalah menjadi atribut sebagai pejabat negara untuk mendapatkan prestise di mata masyarakat, sementara fungsi dan manfaat keberadaan mereka duduk di kursi parlemen sangat jauh dari yang diharapkan.
Sudah menjadi rahasia umum, aktifitas para wakil rakyat mulai di daerah hingga pusat, lebih disibukkan dengan agenda perjalanan dinas yang sama sekali tidak bermanfaat untuk masyarakat luas, melainkan hanya menguntungkan bagi kantong-kantong pribadi mereka.
Silakan cek ke setiap Sekretariat Kantor DPRD, anda akan tercengang dengan padatnya agenda perjalanan dinas para “WAKIL RAKYAT YANG TERHORMAT” ke luar daerah. Tidak sedikit jumlah anggaran daerah yang bersumber dari pajak rakyat dihabiskan hanya untuk “plesiran” alias jalan-jalan.
Sepulang dari perjalanan dinas pertama, mereka akan mempersiapkan perjalanan dinas berikutnya beberapa hari kemudian, dan begitu seterusnya. Sampai-sampai mereka hanya “ngantor” beberapa hari di gedung wakil rakyat, selebihnya lebih banyak ngantor di dalam pesawat. Sungguh sangat ironis!
Bahkan (mungkin) kalau mereka ditanya tentang persoalan-persoalan masyarakat yang terjadi di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) mereka, tak mustahil ada yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu.
Sebagai contoh, saya mengamati peristiwa kebakaran yang terjadi di satu wilayah kecamatan di daerah saya tinggal. Sedangkan di satu kecamatan itu memiliki 9 anggota DPRD dari Dapil yang sama dari beberapa partai politik. Anehnya, dari sekian banyak anggota DPRD yang mewakili daerah tersebut, hanya seorang yang datang memberikan perhatian kepada para korban kebakaran di wilayah itu. Selebihnya entah kemana? Mungkin pada Pileg 2030 mendatang, mereka baru akan muncul lagi. Atau mungkin pula, mereka lagi sibuk “menjenguk” rakyat mereka di luar daerah. Sungguh memprihatinkan!
Pemerintah telah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada para wakil rakyat. Mereka mendapatkan gaji yang tidak sedikit, mendapat tunjangan rumah, mendapat tunjangan kendaraan dan berbagai tunjangan lainnya. Belum termasuk fasilitas uang saku setiap melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Bahkan mereka mendapatkan anggaran pakaian dinas layaknya pejabat penting. Datang ke kantor menghadiri rapat, duduk di kursi yang empuk, mendapatkan suguhan makanan yang nyaman.
Pemerintah yang notabene termasuk rakyat memberikan fasilitas itu dengan harapan bisa mendapatkan pelayanan yang baik, menyuarakan kesulitan mereka, memperjuangkan hak-hak rakyat, bukan malah datang, duduk, duit, terus pulang. Lantas untuk apa masyarakat mempercayakan suara kepada mereka?
Pada kesimpulannya adalah saya menilai masih banyak oknum wakil rakyat yang bergaya “petantang-petenteng” bak selebritis dengan pakaian yang bagus dan penampilan terhormat. Tetapi saat diminta untuk turun ke masyarakat, memperjuangkan hak masyarakat atau blusukan berbaur dengan masyarakat yang kesusahan hanya sebuah “MIMPI”, otak para oknum wakil rakyat itu masih “KOSONG”. Sebagai catatan kepada masyarakat, pantas kah orang-orang seperti itu menjadi wakil Anda? (*)
Penulis adalah Pimpinan Umum Media Online Koranbanjar.com
