Pemerintah Kota Banjarbaru bergerak cepat menyiapkan berbagai langkah pengendalian inflasi menyusul meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan, khususnya beras. Berbagai bentuk intervensi pasar akan dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat.
BANJARBARU,koranbanjar.com – Langkah tersebut merupakan tindak lanjut usai Pemerintah Kota Banjarbaru mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama pemerintah daerah se-Indonesia.
Rakor yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah itu diikuti secara virtual dari Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Senin (20/7/2026).
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi global hingga meningkatnya harga gabah di tingkat nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak terhadap Banjarbaru, terutama pada komoditas beras yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Beberapa kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi global hingga meningkatnya harga gabah.
“Karena itu kita harus segera mengambil langkah konkret agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan,” ujarnya.
Lisa menjelaskan, sebagai kota dengan masyarakat yang heterogen, kebutuhan beras di Banjarbaru sebagian besar dipenuhi dari pasokan Pulau Jawa.
Namun, distribusi belakangan menghadapi kendala akibat tingginya biaya angkutan yang dipicu mahal dan terbatasnya pasokan solar.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Wali Kota meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah pengendalian inflasi.
Upaya yang akan dilakukan antara lain memperbanyak operasi pasar, menggelar Gerakan Pangan Murah di wilayah yang mengalami lonjakan harga.
Serta memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan.
“Kita harus bergerak bersama. Saya minta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil rapat ini melalui operasi pasar,” tegasnya.
Gerakan Pangan Murah, dan penguatan koordinasi dengan Bulog agar pasokan pangan tetap terjaga serta harga dapat lebih terkendali.
Selain pengendalian harga pangan, Lisa juga meminta perangkat daerah terkait mencermati kenaikan harga LPG bersubsidi 3 kilogram.
Pengawasan terhadap distribusi gas melon akan diperkuat apabila diperlukan agar penyalurannya tetap tepat sasaran.
Pemerintah Kota Banjarbaru optimistis melalui sinergi antara pemerintah, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan, stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus terjaga.
Sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara dan laju inflasi di daerah dapat dikendalikan. (kan/dya)
