Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperkuat penerapan manajemen risiko dalam proses pembangunan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
BANJAR, koranbanjar.com – Upaya tersebut ditekankan dalam Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di William Tandiono Building, Kecamatan Gambut, Selasa (8/9/2026) pagi.
Workshop dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea, mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur.
Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto serta Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel Mas Agus Sutaryat sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Yudi menegaskan bahwa manajemen risiko menjadi bagian penting dalam memastikan tujuan, sasaran, dan target pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif.
“Pembangunan hari ini menghadapi banyak risiko. Mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, permasalahan sosial, hingga kelemahan pada dasar keuangan,” ujar Yudi.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya dengan menetapkan program, kegiatan, dan anggaran. Setiap perangkat daerah harus mampu mengenali berbagai potensi risiko sejak awal, kemudian menganalisis kemungkinan terjadinya beserta dampaknya.
Setelah itu, perangkat daerah harus menentukan langkah pengendalian dan mitigasi agar risiko tersebut tidak menghambat pencapaian target pembangunan.
“Manajemen risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Kepala perangkat daerah adalah pemilik risiko di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing,” tegasnya.
Sekda Yudi Andrea menekankan, manajemen risiko bukan hanya menjadi tanggung jawab pejabat teknis, pengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat maupun Bapperida.
Ia juga mengingatkan agar register risiko tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.
Dokumen tersebut harus benar-benar dimanfaatkan pimpinan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan memastikan langkah pengendalian berjalan efektif.
“Kita perlu menghubungkan target kinerja, risiko, pengendalian dan hasil. Keberhasilan pemerintah bukan hanya dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi dari tercapainya sasaran serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” katanya.
Yudi berharap workshop tersebut tidak berhenti pada pemahaman secara teori, tetapi menghasilkan tindak lanjut nyata di setiap OPD.
Bapperida bersama Inspektorat juga diminta terus melakukan pengawalan dan pendampingan agar penerapan manajemen risiko benar-benar terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Keberhasilannya harus terlihat dari berkurangnya potensi kegagalan pencapaian sasaran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, membaiknya kualitas pelayanan, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” ucapnya.
Yudi menyebut terdapat dua harapan utama dari pelaksanaan workshop tersebut. Pertama, pimpinan OPD memiliki kompetensi dalam menjalankan manajemen risiko di satuan kerja masing-masing.
Kedua, sebagai pemilik risiko, kepala OPD diharapkan mampu mengambil langkah penyelesaian terhadap berbagai permasalahan dan risiko yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.
“Melalui sinergi Pemkab Banjar dengan BPKP dan seluruh perangkat daerah, saya yakin penerapan manajemen risiko akan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar,” pungkasnya. (kan/bay)
