Kabupaten Banjar akhirnya mendapat Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), setelah sebelumnya terkendala perbedaan data luas lahan terbakar antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
BANJAR,koranbanjar.com – Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan anggaran tersebut. Bantuan itu diharapkan mempercepat pemadaman karhutla sekaligus memperkuat upaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar dan seluruh masyarakat Kabupaten Banjar, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan dan perhatian yang diberikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar,” ujar Saidi, Kamis (22/10/2026) malam.
Menurut Saidi, dukungan pemerintah pusat sangat berarti bagi daerah yang selama berbulan-bulan berjibaku menangani karhutla. Operasi pemadaman membutuhkan kerja keras personel, ketersediaan peralatan, serta anggaran yang tidak sedikit.
Meski demikian, mekanisme penggunaan Banpres Rp20 miliar tersebut, termasuk teknis penempatannya dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masih dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
“Banpres Rp20 miliar ini akan sangat membantu percepatan pemadaman dan pemulihan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Saidi menjelaskan, penanganan karhutla di Kabupaten Banjar saat ini melibatkan sekitar 260 personel. Mereka terdiri atas Tim Reaksi Cepat (TRC), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Buser 690, serta relawan lintas sektor yang didukung aparat TNI dan Polri.
Dengan adanya bantuan tersebut, Pemkab Banjar berencana memperkuat personel agar penanganan titik-titik kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau wilayah terdampak secara lebih luas.
Selain mengandalkan operasi pemadaman, Saidi mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mencegah kebakaran meluas.
“Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melapor jika menemukan titik api, agar kejadian ini tidak terulang,” katanya.
Sebelum Banpres Rp20 miliar diterima, Kabupaten Banjar menghadapi persoalan perbedaan data luas lahan terbakar.
Berdasarkan data dan hasil verifikasi pemerintah daerah, luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 6.200 hektare. Sementara itu, data yang menjadi acuan di tingkat pusat disebut hanya mencatat sekitar dua hektare.
Perbedaan angka yang sangat mencolok tersebut menjadi persoalan serius karena turut memengaruhi penyaluran bantuan untuk penanganan karhutla di Kabupaten Banjar.
Di tengah upaya penanganan yang terus berlangsung, Pemkab Banjar menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat karhutla pada 14 Oktober 2026. Status tersebut diberlakukan selama 14 hari, hingga 28 Oktober 2026.
Dengan dukungan Banpres Rp20 miliar, Pemkab Banjar diharapkan dapat memperkuat operasi pemadaman, meningkatkan kesiapsiagaan personel, serta mempercepat penanganan dampak karhutla yang telah membebani masyarakat selama berbulan-bulan. (kan/dya)
