Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar terus meluas dengan total 1.114 kejadian dan luas lahan terbakar mencapai 6.700 hektare, sementara kasus Inpeksi Saluran Pernapasan Akut ( ISPA ) terus meningkat.
BANJAR,koranbanjar,com – Di tengah ancaman kabut asap, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kabupaten Banjar juga berada pada kategori tidak sehat dalam sepekan terakhir.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperpanjang Status Tanggap Darurat karhutla dan kekeringan dari 28 Oktober hingga 10 November 2026.
Keputusan itu diambil setelah rapat evaluasi penanganan karhutla dan kekeringan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, Senin (26/10/2026).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan perpanjangan status darurat didasarkan pada hasil evaluasi bersama sejumlah pihak.
Termasuk BMKG, TNI, Polri, Bumi Selamat Rescue (BUSER) 690 Banjar, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Dari hasil evaluasi bencana karhutla dan kekeringan, ada beberapa pertimbangan yang telah disampaikan tim. Sehingga diambil kesimpulan untuk melakukan perpanjangan Status Tanggap Darurat karhutla dan kekeringan,” ujarnya.
Wasis mengungkapkan, berdasarkan data BPBD, karhutla telah terjadi sebanyak 1.114 kali dengan total luas lahan terbakar sekitar 6.700 hektare yang tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Banjar.
Mengacu pada pemaparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Niño masih memengaruhi kondisi iklim di wilayah tersebut.
Kondisi ini meningkatkan risiko karhutla dan kekeringan yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Sejumlah wilayah dengan titik panas tertinggi berada di Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, dan Martapura Barat.
Sementara itu, bencana kekeringan telah berdampak pada 17 kecamatan. Wilayah yang mengalami kondisi terparah meliputi Kecamatan Beruntung Baru, Tatah Makmur, dan Aluh-Aluh.
Kondisi tersebut membuat penanganan bencana tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih.
Untuk mengatasi krisis air bersih, BPBD Kabupaten Banjar telah mendistribusikan sekitar 4,1 juta liter air ke wilayah terdampak kekeringan.
Jumlah tersebut belum termasuk pasokan air bersih yang disalurkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar.
“Setiap hari ada enam armada truk tangki yang secara simultan kami kerahkan untuk memasok air ke daerah yang mengalami krisis air bersih,” kata Wasis.
Di sisi lain, keselamatan petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla juga menjadi perhatian.
Sejak Status Tanggap Darurat ditetapkan pada 14 Oktober 2026, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar telah menerjunkan tim kesehatan untuk mendampingi para relawan di posko dan menangani gangguan kesehatan yang dialami petugas.
Wasis menjelaskan, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dimanfaatkan untuk mendukung operasional penanganan bencana, termasuk uang lelah, penambahan personel dan relawan, serta pemenuhan kebutuhan peralatan.
Dukungan juga diharapkan berasal dari Bantuan Presiden (Banpres), yang tidak hanya ditujukan bagi personel pemerintah, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan relawan swasta di bawah organisasi kemanusiaan BUSER 690 Banjar.
Dampak kabut asap dan kekeringan turut menjadi perhatian sektor kesehatan. Kepala Dinkes Kabupaten Banjar, Noripansyah, mencatat sebanyak 15.138 kasus ISPA kategori sedang dan berat hingga saat ini.
Menurutnya, tingginya kasus ISPA masih menjadi persoalan meskipun hujan mulai turun di sejumlah wilayah.
“Kasus ISPA di Kabupaten Banjar masih tinggi meski sudah turun hujan. Selain ISPA, dampak kekeringan juga menimbulkan penyakit penyerta lainnya, seperti diare, yang juga tercatat cukup tinggi,” ujar Noripansyah.
Namun, Noripansyah belum merinci jumlah kasus diare yang tercatat di Kabupaten Banjar
Dengan perpanjangan status darurat hingga 10 November, penanganan karhutla, distribusi air bersih, serta perlindungan kesehatan masyarakat dan relawan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah menghadapi bencana yang belum sepenuhnya terkendali tersebut. (kan/dya)
