Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Perencanaan Anggaran SKPD Tahun 2026 di Hotel Grand Tan, Kecamatan Gambut, Kamis (15/10/2026).
BANJAR,koranbanjar.com – Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dibuka Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi. Bimtek ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran perangkat daerah agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan tepat waktu, efektif, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Said Idrus menegaskan pentingnya peran kepala subbagian (Kasubbag) Perencanaan dan operator dalam menjaga ketepatan data serta memastikan keselarasan dokumen perencanaan anggaran.
Menurutnya, keterlambatan dan ketidakakuratan data dapat berdampak pada ketidaksesuaian antardokumen hingga menghambat penetapan APBD.
Ia juga mengingatkan para perencana agar mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk memahami klasifikasi belanja dan standar harga.
“Tujuan utama kita adalah mempercepat proses penyusunan APBD agar tepat waktu serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang selama ini telah berhasil kita raih,” tegasnya.
Habib Idrus berharap, kerja sama BPKPAD Kabupaten Banjar dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dapat meningkatkan kompetensi para perencana dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq mengatakan, pembinaan tersebut bertujuan memastikan perencanaan anggaran berjalan tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel.
Ia menegaskan, setiap anggaran yang direncanakan harus mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Setiap anggaran yang direncanakan harus berdampak terhadap pencapaian target-target dalam RPJMD. Melalui kerja sama dengan FEB ULM sebagai narasumber, diharapkan masukan akademisi dapat membantu mencapai target tersebut,” ujarnya.
Nashrullah menambahkan, perubahan regulasi dan pembaruan sistem SIPD menuntut para perencana untuk terus meningkatkan pengetahuan dan menyesuaikan diri dengan ketentuan terbaru.
Dengan adanya bimtek ini, ia berharap Kasubbag Perencanaan dan operator SKPD semakin cermat dalam mengelola data, meminimalkan kesalahan penginputan, serta memperkuat koordinasi dengan pimpinan masing-masing perangkat daerah guna mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. (kan/dya)
