Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam rangka studi komparasi terkait pengelolaan dan pelaksanaan Dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), Senin (11/5/2026).
BANDUNG, koranbanjar.com – Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha, SH bersama jajaran anggota komisi dan tenaga pendukung sekretariat dewan. Rombongan juga didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, H. Abdul Rahim, beserta jajarannya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memaparkan mekanisme penganggaran, penyaluran, hingga pengawasan Dana BOSDA.
Komisi IV DPRD Kalsel juga menggali berbagai informasi terkait regulasi, pola distribusi anggaran, serta efektivitas program bantuan pendidikan daerah dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan.
Selain membahas Dana BOSDA, diskusi juga menyoroti kegiatan perpisahan sekolah yang kerap dilaksanakan dengan memungut sumbangan dari para siswa dan siswi.
Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak saling bertukar pandangan mengenai pengawasan, mekanisme pelaksanaan kegiatan sekolah, serta upaya agar kegiatan perpisahan dapat dilaksanakan secara sederhana tanpa memberatkan orang tua murid.
Jihan Hanifa menyampaikan bahwa studi komparasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong optimalisasi pengelolaan dana BOSDA agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran demi peningkatan kualitas pendidikan di Banua.
“Kita mempelajari tentang pengelolaan dan efektifitas dana BOSDA, banyak masukan-masukan yang kita terima. Disini juga sudah ada Pergub tentang anggaran BOSDA sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaannya,” ujar Jihan.
Melalui studi komparasi ini, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap berbagai masukan dan pengalaman dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih efektif, transparan, serta berpihak kepada kepentingan peserta didik dan masyarakat di Kalimantan Selatan. (bay)
