Minimnya anggaran yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), jadi sorotan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel. Hal ini terkuak dalam rapat pelaksanaan program kerja Dinas Sosial Provinsi Kalsel tahun anggaran 2026, Rabu (4/3/2026), di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD Kalsel Lantai 4, Jalan Lambung Mangkurat Nomor 18, Banjarmasin.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengungkapkan keprihatinannya melihat pagu anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Kalsel hanya sebesar Rp69 miliar akibat efisiensi.
Menurut Gusti Iskandar, anggaran ini dinilai sangat minim jika dibandingkan dengan program kegiatan Dinsos yang banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan sosial kemasyarakatan.
“Diharapkan Komisi IV untuk memperjuangkan di dalam rapat anggaran nanti dengan pemerintah, yang sifatnya menyentuh langsung kepada program-program sosial kemanusiaan itu jangan dikurangi, karena ini bersentuhan langsung,” pinta Gusti Iskandar.
Terkait efisiensi yang diterapkan pemerintah, Politisi kawakan Partai Golkar ini tak mempermasalahkan jika dilakukan pada kegiatan-kegiatan seremonial, namun terhadap progran kegiatan yang bersifat sosial kemanusiaan hendaknya jangan ada pengurangan.
“Kalau hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi kegiatan-kegiatan bersifat seremonial monggo enggak ada masalah, tapi yang bersifat sosial kemanusiaan jangan. Program kemanusiaan ini sungguh-sungguh menjadi kebutuhan bagi masyarakat,” terangnya.
Ke depan, Gusti Iskandar berharap, pada pertemuan selanjutnya Dinas Sosial Provinsi Kalsel dapat menyusun kebutuhan dasar masyarakat Kalsel yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalsel, termasuk kebutuhan anggaran untuk memenuhinya.
“Ya ke depannya kita pasti akan perjuangkan. Dengan Data kemiskinan di Kalimantan Selatan yang sudah cukup memprihatinkan, harus diselesaikan dengan program-program sosial kemanusiaan tadi,” pungkasnya. (bay)
