Musibah banjir yang melanda beberapa kawasan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan selain mengganggu perekonomian masyarakat, juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan pangan, khususnya di daerah yang terdampak langsung banjir akibat rob dan curah hujan yang cukup tinggi.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Untuk mengetahui persiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi kebutuhan pangan tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja evaluasi ketahanan pangan bersama mitra kerja terkait, di ruang rapat Komisi II Gedung DPRD Provinsi Kalsel, lantai 4, Jalan Lambung Mangkurat Nomor 8, Banjarmasin, Rabu (7/1/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi mengungkapkan, dari hasil evaluasi diketahui bahwa di sektor pertanian, khususnya tanaman padi, saat ini Kalsel mengalami surplus, termasuk di sektor peternakan unggas (ayam) juga mengalami surplus.
“Jadi ketersediaan pangan di pasar cukup dan juga melalui perintah Pak Gubernur untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Utamanya di daerah martapura (Kabupaten Banjar) secara umum. Kami anggota dewan juga ikut membantu korban banjir,” tutur pria yang akrab disapa Paman Yani itu.
Terkait penanganan banjir ke depan, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyebutkan, berencana menggandeng BWS (Balai Wilayah Sungai) Kalimantan III untuk bersama-sama mengevaluasi sungai-sungai dan anak sungai yang ada di Kalsel, khususnya sungai Martapura agar bisa di normalisasi.
“Masalah banjir ini kita penanganannya dari hulu sampai ke hilir. Tidak bisa banjir kita bagi-bagi bantuan, itu tidak akan selesai. Selain hutan kita reboisasi, sungai juga harus kita normalisasi, utamanya sungai Martapura,” ucap Paman Yani.
Senada, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H Jahrian menambahkan, ke depan, untuk mengantisipasi gagal panen akibat lahan persawahan masyarakat yang terkena banjir, pihaknya akan mengusulkan pola tanam padi terapung dengan memanfaatkan pohon bambu yang dibuat seperti rakit diberi tanah untuk media tanam padi.
Pohon bambu ini rencananya akan ditanam di daerah yang rawan longsor, seperti di beberapa titik di jalan lintas Banjarbaru-Batulicin karena akarnya dirasa mampu mengikat tanah agar tidak longsor.
“Bambu itu direncanakan di kemudian hari kita membuat padi apung, yaitu tanam padi apung diatas bambu. Kalau orang Thailand menggunakan busa dan kita di Kalimantan menggunakan bambu,” terang politisi Partai NasDem tersebut.
Rapat kerja evaluasi penanganan ketahanan pangan diikuti mitra kerja dari Pemerintah Provinsi Kalsel, yakni Bappeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perdagangan dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. (bay)
