Bank Kalsel meminta informasi mengenai kerja sama dengan PT BAP yang disampaikan kepada publik tetap didasarkan pada fakta, dokumen, dan hasil verifikasi yang memadai. Penegasan tersebut disampaikan manajemen menyusul berkembangnya informasi mengenai target kerja sama sekitar Rp600 miliar dan dugaan selisih transaksi sekitar Rp6 miliar.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Bank Kalsel menyatakan menghargai peran masyarakat dan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Menurut manajemen, kritik, masukan, maupun pemberitaan merupakan bagian dari dinamika pengawasan terhadap tata kelola perusahaan.
Namun, informasi mengenai lembaga perbankan, terlebih yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan dugaan pelanggaran, dinilai perlu disampaikan dengan ketelitian karena menyangkut data dan dokumen yang memiliki aspek hukum serta kerahasiaan.
Dalam klarifikasinya, belum lama ini di Banjarmasin, Bank Kalsel menjelaskan angka sekitar Rp600 miliar yang disebut dalam informasi mengenai kerja sama dengan PT BAP merupakan target yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.
Nominal tersebut, menurut bank, tidak dapat secara langsung disamakan dengan realisasi pencairan, baki debet, akumulasi transaksi, ataupun kerugian.
Bank Kalsel menjelaskan setiap fasilitas kredit tetap melewati proses persetujuan, pencairan, pencatatan, pengendalian, pemantauan, rekonsiliasi, dan pelaporan sesuai ketentuan internal serta regulasi perbankan.
Bank Kalsel Bantah Ada Selisih Rp6 Miliar
Terkait informasi mengenai dugaan kelebihan pembayaran sekitar Rp6 miliar, Bank Kalsel juga memberikan klarifikasi.
Berdasarkan dokumen, pencatatan, mekanisme transaksi, dan ketentuan dalam perjanjian kerja sama, manajemen Bank Kalsel menyatakan tidak terdapat kelebihan maupun kekurangan pembayaran sebagaimana yang disebutkan dalam pemberitaan.
Bank menjelaskan, apabila terdapat perbedaan dalam perhitungan, terdapat mekanisme pencocokan dan rekonsiliasi data antara Bank Kalsel dan PT BAP.
Rekonsiliasi dilakukan secara berkala sesuai periode yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.
Karena itu, Bank Kalsel menekankan bahwa penilaian mengenai suatu transaksi perlu mengacu pada dokumen, periode pencatatan, dan mekanisme perhitungan yang berlaku.
Pengawasan Tetap Dibuka
Bank Kalsel menegaskan tidak menutup diri terhadap pengawasan. Sebagai lembaga jasa keuangan, bank tetap memiliki kewajiban menjaga rahasia bank, perlindungan data pribadi, serta mematuhi regulasi perbankan yang berlaku.
Pada saat yang sama, Bank Kalsel menyatakan siap memberikan data, informasi, dan dokumen kepada regulator, auditor, maupun aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum.
Bank juga menegaskan kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.
Aktivitas perkreditan disebut tetap berada dalam kerangka Good Corporate Governance, manajemen risiko, kepatuhan, dan sistem pengendalian internal.
Hak Jawab dan Hak Koreksi
Dalam konteks pemberitaan, Bank Kalsel menyatakan menghargai kebebasan pers dan fungsi media dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Namun, manajemen berharap pemberitaan yang berkaitan dengan institusi perbankan dan dugaan pelanggaran hukum tetap mengedepankan akurasi, verifikasi, keberimbangan, serta pemisahan antara informasi, dugaan, dan fakta yang telah terkonfirmasi.
Apabila terdapat informasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta maupun dokumen perusahaan, Bank Kalsel menyatakan akan menggunakan mekanisme hak jawab dan/atau hak koreksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Klarifikasi tersebut sekaligus menjadi penjelasan resmi manajemen terhadap informasi mengenai kerja sama dengan PT BAP, termasuk penyebutan target sekitar Rp600 miliar dan dugaan selisih transaksi sekitar Rp6 miliar.
Bank Kalsel memastikan dinamika tersebut tidak mengurangi komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat.
Penguatan tata kelola, transparansi, manajemen risiko, kepatuhan, serta sistem pengendalian internal disebut tetap menjadi perhatian manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. (yon/bay)
