Pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Selatan (Kalsel) 2027 mulai meningkat Rp174,1 miliar. Namun, kenaikan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan potensi penerimaan daerah, karena masih terdapat Dana Bagi Hasil (DBH) lebih dari Rp1 triliun yang menunggu kepastian pencairan dan regulasi dari pemerintah pusat.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Peningkatan pendapatan tersebut berasal dari komponen pendapatan transfer pemerintah pusat, khususnya DBH, berdasarkan perkembangan pembahasan RAPBD 2027 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
Ketua TAPD Kalsel, HM Syariffudin, mengungkapkan, berdasarkan data per 12 November 2026, pendapatan daerah yang sebelumnya tercatat sebesar Rp8,002 triliun kini meningkat menjadi Rp8,176 triliun.
“Ya, ada peningkatan. Sebelumnya pos pendapatan per 7 September sebesar Rp8.002.880.000.000, naik menjadi Rp8.176.989.260.321,” ujar Syariffudin kepada wartawan seusai rapat pembahasan RAPBD Kalsel 2027 bersama Banggar DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (12/11/2026) petang.
Meski demikian, Syariffudin menyebut peluang penambahan pendapatan masih terbuka. Selain mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah provinsi juga masih menunggu perkembangan penyaluran DBH dari pemerintah pusat.
Menurutnya, terdapat potensi DBH lebih dari Rp1 triliun yang belum dikucurkan dan diharapkan dapat memperoleh kepastian pada November 2026.
“Potensi pendapatan bisa saja bertambah. Dalam rapat tadi, Banggar juga mengusulkan adanya penggalian potensi tambahan melalui PAD,” katanya.
Sementara itu, terkait usulan Banggar agar DBH yang belum disalurkan tersebut turut diperhitungkan dalam struktur RAPBD 2027, Syariffudin bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Fatkhan, menjelaskan bahwa pencantumannya belum dapat dilakukan sebelum terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Fatkhan menegaskan, PMK menjadi landasan penting dalam menentukan besaran DBH yang dapat dimasukkan ke dalam perencanaan pendapatan daerah.
“Untuk pencantuman besaran DBH belum bisa. Harus lebih dahulu menunggu PMK. Mudah-mudahan pertengahan November ini PMK-nya turun sehingga bisa dicantumkan dan menambah pos pendapatan kita,” jelasnya.
Berdasarkan data TAPD per 12 November 2026, struktur RAPBD Kalsel 2027 disusun dengan mengacu pada APBD Perubahan 2026 serta pagu indikatif tahun anggaran 2027.
Struktur pendapatan tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Adapun APBD Perubahan Kalsel 2026 yang telah disepakati dan berjalan tercatat sebesar Rp10,643 triliun.
Dengan posisi pendapatan RAPBD 2027 yang baru mencapai Rp8,176 triliun, masih terdapat selisih sekitar Rp2,466 triliun dibandingkan total APBD Perubahan 2026.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi TAPD dan Banggar untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama apabila penyusunan RAPBD 2027 harus mempertimbangkan kesinambungan kapasitas fiskal terhadap tahun anggaran berjalan.
Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK, mengatakan rapat bersama TAPD pada Kamis tersebut secara khusus membahas perkembangan sektor pendapatan daerah.
Pembahasan belanja daerah dijadwalkan berlangsung pada 16 November 2026.
Supian HK menjelaskan, pihaknya sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada empat komisi DPRD Kalsel untuk membahas dan mematangkan usulan program kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Dengan demikian, setiap komisi diharapkan sudah memiliki gambaran mengenai besaran alokasi anggaran yang dibutuhkan sebelum dibawa ke pembahasan Banggar.
“Memang kami memberikan waktu kepada empat komisi dewan untuk membahas dan mematangkan usulan program kerja masing-masing SKPD. Sehingga nanti masing-masing komisi sudah memiliki patokan besaran alokasi usulan dari SKPD, dan Banggar tinggal menelaah serta memutuskan,” terang Supian HK.
Terkait perkembangan pendapatan daerah, Supian HK membenarkan adanya peningkatan. Ia berharap angka tersebut masih dapat bertambah sebelum kesepakatan akhir RAPBD 2027 ditetapkan.
Rapat pembahasan pendapatan tersebut dipimpin Ketua Banggar DPRD Kalsel H Supian HK bersama Ketua TAPD HM Syariffudin, serta dihadiri sejumlah anggota Banggar dan jajaran TAPD.
Peningkatan pendapatan Rp174,1 miliar menjadi perkembangan awal dalam pembahasan RAPBD 2027. Namun, kepastian tambahan DBH lebih dari Rp1 triliun dan kemampuan menggali PAD akan menjadi faktor penting dalam menentukan ruang fiskal Kalsel untuk membiayai program pembangunan tahun mendatang. (yon/bay)
