Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Aula Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PRKPLH) Kabupaten Banjar, Kamis (25/6/2026).
BANJAR,koranbanjar,com – Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, mengatakan rakor tersebut dilaksanakan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi Karhutla yang diperkirakan meningkat pada musim kemarau tahun ini.
Berdasarkan informasi dari BMKG, curah hujan pada awal tahun berada di bawah normal sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Sekda Yudi berharap melalui rapat koordinasi ini dapat memperkuat kesiapsiagaan seluruh pihak, khususnya di enam kecamatan yang selama ini menjadi wilayah langganan Karhutla.
“Informasi yang diperoleh hari ini akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan pada tahun-tahun mendatang,” ujar Yudi.
Ia menegaskan, penanggulangan Karhutla membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait.
Selain langkah deteksi dini dan pencegahan, rapat juga membahas strategi penanganan serta pembagian peran masing-masing pihak dalam menghadapi ancaman Karhutla.
Terkait penegakan hukum, Yudi menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
Menurutnya, Bupati Banjar juga akan menekankan pentingnya penegakan hukum secara profesional terhadap pelaku pembakaran lahan.
“Kita tidak akan main-main terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan, terutama jika ditemukan unsur kesengajaan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugroho, mengatakan Rakoor Penanggulangan Karhutla dilaksanakan untuk mempersiapkan seluruh sumber daya menghadapi musim kemarau yang diprediksi mencapai puncaknya pada September 2026.
“Kami telah menyiapkan personel, peralatan, serta sumber daya yang ada di Pemerintah Kabupaten Banjar. Selain itu, dukungan dari instansi vertikal, TNI, Polri, relawan, dan seluruh pemangku kepentingan juga telah disiapkan untuk menghadapi Karhutla,” kata Wasis.
Menurutnya, hasil pengecekan terakhir menunjukkan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla, termasuk mobil tangki air, personel lapangan, selang, pompa, dan peralatan pemadam lainnya.
BPBD Kabupaten Banjar juga berencana mengaktifkan tiga posko siaga Karhutla, yakni Posko Utama di BPBD Kabupaten Banjar, Posko Martapura Barat, dan Posko Cintapuri Darussalam.
Jumlah posko dapat ditambah menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar. Saat ini kondisi cuaca sangat rawan karena memasuki musim kemarau dengan suhu yang cukup ekstrem,” ujarnya.
Selain ancaman Karhutla, BPBD Kabupaten Banjar juga mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi terjadi selama musim kemarau.
Sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan, termasuk pendistribusian air bersih ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan air.
Wasis menyebutkan, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke Pondok Pesantren Beruntung Baru dan wilayah Tanjung Rema sebagai bagian dari upaya penanganan kekeringan.
Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih, BPBD membuka layanan permohonan melalui mekanisme resmi.
Permohonan dari masyarakat dapat diajukan melalui pemerintah desa dan diketahui oleh camat setempat, sementara lembaga atau pondok pesantren dapat mengajukan surat permohonan langsung kepada BPBD Kabupaten Banjar.
Dengan kesiapan personel, peralatan, serta dukungan lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap risiko Karhutla dan dampak kekeringan selama musim kemarau 2026 dapat diminimalkan. (kan/dya)
