Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi ancaman fenomena El Nino serta melakukan pengendalian penyakit hewan menular.
BANJARBARU,koranbanjar.com – Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Veteriner Banjarbaru, Kalimantan Selatan , pada Jumat (3/7/2026).
Dr. drh. Agung Suganda, M.SI Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa mitigasi risiko menjadi prioritas utama.
Langkah antisipasi menghadapi kekeringan ekstrem dilakukan dengan memastikan ketersediaan air minum bagi ternak serta penyediaan hijauan pakan yang tahan kekeringan.
“Kami mendorong dinas terkait dan kelompok peternak untuk mengolah pakan ternak, baik melalui teknik silase maupun pembuatan pakan kering (hay), agar lebih tahan lama dan tersedia saat El Nino,” ujar Dr Agung Suganda.
Selain pakan, pengendalian penyakit menjadi fokus krusial.
El Nino sering kali memicu perubahan perilaku vektor penyakit seperti lalat dan nyamuk yang dapat mempercepat penyebaran virus
Pihaknya menekankan pentingnya penerapan biosecurity, penyediaan vaksin, obat-obatan, serta vitamin.
Dirjen juga menegaskan pentingnya kesadaran peternak dalam memberikan asupan gizi yang baik bagi hewan ternak mereka.
Mengenai Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), drh Agung Suganda melaporkan tren penurunan kasus yang signifikan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan.
Beberapa kabupaten bahkan telah mencapai status zero case.
Keberhasilan ini didorong oleh program vaksinasi rutin yang dilakukan pemerintah dengan alokasi anggaran tidak kurang dari Rp200 miliar setiap tahun.
“Alhamdulillah, tren kasus terus menurun. Vaksinasi rutin dua kali setahun terbukti efektif menekan angka penyebaran PMK,” jelasnya.
Menanggapi kendala kurangnya tenaga penyuluh dan terbatasnya jumlah Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), pihak Ditjen PKH terus melakukan upaya penguatan.
Dalam paparannya Dr Agung Suganda mengatakan Saat ini, terdapat 1.473 Puskeswan yang tersebar di 38 provinsi.
Untuk mengatasi keterbatasan, pemerintah daerah didorong mengusulkan pembangunan Puskeswan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), baik untuk sarana pelayanan kesehatan hewan, reproduksi, maupun biaya operasional.
Terkait tenaga penyuluh yang saat ini bersifat polivalen (menangani bidang pertanian dan peternakan sekaligus), Kementan terus mendorong peningkatan keterampilan melalui pelatihan, baik secara daring maupun luring.
Menurut Dr Agung Suganda Komisi IV DPR RI sangat mendukung langkah Ditjen PKH untuk terus menambah jumlah tenaga penyuluh.
“Meski kesadaran peternak sudah meningkat, sosialisasi yang lebih masif memang masih memerlukan dukungan jumlah tenaga penyuluh yang memadai di lapangan,” tutupnya. (kan/dya)
