Bupati Banjar Saidi Mansyur menekankan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan ktif seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
BANJAR,koranbanjar.com – Ia meminta setiap SKPD berkoordinasi langsung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar agar penanganan karhutla di lapangan berjalan terpadu dan efektif.
Permintaan itu disampaikan Saidi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Mingguan di Aula Barakat, Martapura, Senin (2/11/2026) pagi.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah (Sekda) H Yudi Andrea.
Selain itu. Saidi Mansyur juga meminta Bagian Hukum mempercepat penyelesaian sejumlah produk hukum yang masih tertunda.
Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh pekerjaan dapat dituntaskan sesuai target waktu, terlebih menjelang akhir tahun anggaran.
Terkait Karhutla Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, dalam laporannya menyampaikan bahwa kondisi karhutla pada fase kedua tanggap darurat mulai menunjukkan perbaikan setelah hujan turun dalam beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan hasil pemantauan hingga Senin (2/11/2026), tidak ditemukan titik panas (hotspot).
Meski demikian, upaya kesiapsiagaan tetap dipertahankan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali kebakaran.
Sebanyak 950 personel masih disiagakan di lapangan. Dukungan sarana dan prasarana juga terus diperkuat melalui penyediaan mesin, selang, sepatu bot, serta masker untuk menunjang kegiatan penanganan.
Selain penanganan karhutla, BPBD juga masih melakukan pendistribusian air bersih ke 96 titik yang tersebar di 84 desa pada 17 kecamatan.
Penyaluran dilakukan secara rutin dengan mengerahkan enam unit mobil tangki.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Noripansyah menyampaikan, pihaknya mengerahkan 16 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) puskesmas untuk mendukung penanganan dampak karhutla sekaligus mengantisipasi persoalan kekurangan air bersih di 11 lokasi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, tercatat sebanyak 1.103 kasus sesak napas, 16.260 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan 1.712 kasus diare.
Data tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terdampak karhutla dan kekurangan air bersih.
Dalam kesempatan yang sama, Noripansyah juga memaparkan kebutuhan anggaran sekitar Rp120 miliar untuk menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banjar.
Kebutuhan anggaran tersebut meningkat sekitar Rp5 miliar hingga Rp7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan itu seiring dengan capaian program UHC Kabupaten Banjar yang berdasarkan pemaparan Dinas Kesehatan saat ini berada pada posisi tertinggi.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program tersebut agar masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan secara optimal. (kan/dya)
