Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) bergerak cepat mengawal kelancaran program strategis nasional pengembangan kelapa dalam seluas 1.100 hektare yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2026.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Pada program tahun ini, Kalsel dipercaya mengelola alokasi lahan yang terbagi di dua daerah, yakni Kabupaten Barito Kuala (Batola) seluas 600 hektare dan Kabupaten Tanah Bumbu seluas 500 hektare.
Dukungan awal dari pemerintah pusat mencakup penyediaan bibit unggul sebanyak 110 pohon per hektare, bantuan 330 kilogram pupuk dasar, hingga alokasi biaya tenaga kerja penanaman.
Namun, Komisi II DPRD Kalsel mengidentifikasi tantangan teknis pada lahan milik kelompok tani di Barito Kuala yang masih berupa lahan tidur.
Kondisi tersebut memerlukan penanganan ekstra berupa pembersihan lahan (land clearing) serta penataan saluran air mikro agar bibit kelapa dapat tumbuh optimal dan bertahan dalam jangka panjang.
Menanggapi keterbatasan itu, Komisi II mengambil inisiatif solutif dengan merangkul Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, serta Pemerintah Kabupaten Batola untuk merumuskan skema pembiayaan alternatif.
Salah satu jalan keluar yang kini didorong secara intensif adalah pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dari sektor perkebunan dan industri sekitar.
“Kami tidak ingin membiarkan potensi daerah lepas begitu saja. Lahan mentah butuh pengolahan ekstra, dan di sinilah peran kami menjembatani keterbatasan APBN melalui kemitraan strategis CSR,” tutur Wakil Ketua Komisi II, H. Suripno Sumas saat memimpin rapat bersama mitra pada Senin (27/7/2026).
Ia menegaskan, koordinasi lintas instansi ini merupakan komitmen bersama demi memastikan target program dapat tuntas tepat waktu.
“Ini langkah nyata agar target akhir 2026 tercapai dan Kalsel terus dipercaya menjadi basis komoditas unggulan nasional,” kata Politisi PKB tersebut.
Inisiatif sigap dari Komisi II ini tidak hanya menjaga kredibilitas daerah di mata Pemerintah Pusat, melainkan juga memastikan program nasional dapat terealisasi secara berkelanjutan serta memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani lokal. (bay)
