Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmen kuat dalam menjaga kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
BANJARBARU,koranbanjar,com – Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemkot Banjarbaru bulan Juli 2026 yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Senin (06/07/2026).
Rapat ini menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk menyatukan langkah dalam mengawal program prioritas pembangunan.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menekankan bahwa seluruh kebijakan, perencanaan.
Hingga penganggaran harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional.
“Pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas utama sebagai fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas, serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Sirajoni.
Terkait tata kelola pemerintahan, Sirajoni memberikan perhatian serius pada arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai integritas pengelolaan anggaran.
Ia menginstruksikan agar setiap rupiah anggaran dikelola secara akuntabel dan transparan.
“Prinsip utama dalam pemerintahan adalah berbuat kebenaran dan membelanjakan anggaran secara jujur. Para pejabat tidak perlu ragu atau takut bertindak selama sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Selain agenda pembangunan, rapat tersebut menyoroti masalah ketertiban umum, terutama dampak pertumbuhan pesat kafe dan pusat kuliner terhadap keterbatasan ruang parkir.
Sirajoni meminta Dinas Perhubungan melakukan penataan parkir secara menyeluruh agar tidak mengganggu arus lalu lintas, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan retribusi parkir.
Masalah antrean panjang di sejumlah SPBU yang mengganggu ketertiban umum juga menjadi bahasan penting yang memerlukan koordinasi intensif antar instansi terkait.
Tak kalah mendesak, Pemkot Banjarbaru menyoroti tingginya harga jual LPG di tingkat masyarakat yang dilaporkan mencapai Rp50.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.500.
Menanggapi fenomena tersebut, Sirajoni menginstruksikan Dinas Perindustrian untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna menelusuri rantai distribusi LPG.
“Dinas Perindustrian diminta segera melakukan sidak dan memeriksa rantai distribusi LPG di Kota Banjarbaru. Langkah ini krusial untuk mencegah dampak lanjutan terhadap inflasi dan perekonomian masyarakat luas,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek fisik.
Tetapi juga dari hadirnya pemerintahan yang responsif dan mampu menjawab persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. (kan/dya)
