Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk merevitalisasi peran tidak hanya sebagai pemandu keagamaan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal isu-isu krusial, mulai dari pemulihan ekonomi hingga kedaulatan pangan.
BANJARBARU,koranbanjar.com – Hal ini mengemuka dalam Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Pertama dan Dialog Kebangsaan MUI Provinsi Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh jajaran pengurus, perwakilan kementerian, dan para stakeholder terkait. Berlangsung di Hotel Grand Qin Banjarbaru pada Senin (15/6/2026).
Sekretaris Umum MUI Kalsel, Dr. H. Nasrullah, menyampaikan bahwa esensi dari agenda ini adalah memantapkan fungsi MUI sebagai pelayan umat (khadimul ummah) dan mitra pemerintah (shodiqul hukumah) yang kritis serta konstruktif.
Nasrullah menekankan pentingnya sinergitas lintas sektor di tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi tantangan pemulihan ekonomi.
Prinsipnya MUI itu berkolaborasi dengan segala aspek baik itu pangan, keagamaan, ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan.
Perbedaan yang ada jangan sampai menjadi permusuhan, melainkan rahmat untuk mencari solusi kepentingan umat.
“MUI tidak berniat mencari-cari kesalahan umara (pemerintah) maupun umat, melainkan mengajak untuk duduk bersama, guyub, memikirkan rakyat,” ujar Nasrullah.
Mukerda kali ini membagi pembahasan ke dalam empat komisi utama, yaitu Komisi Organisasi, Komisi Program Kerja, Komisi Rekomendasi (Internal dan Eksternal), serta Komisi Fatwa.
Nasrullah menambahkan, pihaknya siap menelurkan berbagai rekomendasi eksternal strategis, seperti ke pihak Kepolisian terkait keamanan, BNN terkait isu narkoba, hingga rekomendasi sektor pembangunan ke Pemerintah Provinsi Kalsel.
Sementara untuk isu sensitif seperti pangan dan ekonomi, MUI memilih pendekatan yang meneduhkan dan fokus pada solusi tanpa melakukan blow up yang memicu kegaduhan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bidang Kerukunan MUI Kalsel, Dr. Berry Nahdian Furqon, menyoroti pentingnya membangun soliditas kebangsaan di era ketidakpastian saat ini.
Mengingat isu pangan menjadi hal yang sangat krusial, MUI Kalsel mengambil posisi strategis untuk menjembatani agar program-program negara yang pro-rakyat dapat berjalan lancar.
“Kami akan mendorong pengawasan dan kontrol anti-korupsi agar program pangan benar-benar sampai ke warga. Selain itu, aspek kehalalan dan mekanisme kedaulatan pangan ini juga akan kita dorong melalui penguatan fatwa-fatwa yang relevan,” tegas Berry.
Tantangan mengonversi kebijakan teknis menjadi bahasa yang dipahami umat dijawab oleh Ketua Bidang Kesehatan MUI Kalsel, Dr. Darma Putra.
Ia mengakui bahwa menggeser sesuatu yang bersifat teknokratis dan intelektual menjadi panduan keagamaan yang praktis bukanlah hal mudah.
Oleh sebab itu, MUI Kalsel berencana melatih para dai agar mampu membahasakan isu teknokrasi ke dalam bahasa keagamaan yang sejuk.
Untuk pemerintah, akan kaji dan buat panduan tertulis atau fatwanya.
Sementara untuk masyarakat akan latih para dai agar bisa mengomunikasikannya.
“Ulama akan menyampaikan kebenaran, bukan pembenaran. Jika ada kekhilafan dalam kebijakan pemerintah, kita ingatkan. Jika sudah benar, tentu kita dukung penuh,” jelas Darma.
Apresiasi tinggi juga datang langsung dari Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan KH Ahmad Syairazi.
Menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada rekan-rekan media yang ikut andil mengawal jalannya Dialog Kebangsaan dan Mukerda pertama ini.
Ketua MUI berharap hasil dari Mukerda ini dapat segera dirasakan manfaatnya secara luas oleh seluruh umat di Kalimantan Selatan. (kan/dya)
