Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kecamatan. Focus pada empat program prioritas, yakni penanggulangan stunting, Kabupaten Layak Anak (KLA), pencegahan narkoba, dan percepatan penyaluran bantuan bencana. di Aula Barakat Lantai 2 Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (25/5/2026).
BANJAR,koranbanjar,com – Rapat dipimpin Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan dihadiri Sekretaris Daerah H Yudi Andrea, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Rakhmat Dhany, kepala SKPD terkait, para camat serta kepala bagian Setda Banjar.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengatakan angka stunting di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian bersama.
Berdasarkan hasil evaluasi pada rapat sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingginya angka stunting di lapangan.
“Angka stunting masih tinggi akibat data lapangan kurang akurat. Hal ini disebabkan oleh kader Posyandu yang sering diganti-ganti, serta faktor pola asuh keluarga, ekonomi, sanitasi, dan pendidikan,” ujar Bupati Saidi.
Ia menegaskan proses pengukuran balita harus dilakukan sesuai standar, anak usia di bawah dua tahun harus diukur dalam posisi berbaring, sedangkan anak di atas dua tahun diukur dalam posisi berdiri.
Kepala desa (pambakal) diminta tidak sering mengganti kader Posyandu demi konsistensi data.
Dinas Kesehatan, camat, dan Dinas Sosial juga diminta Bupati untuk memperkuat pendampingan, guna mengoptimalkan upaya pencegahan stunting.
Selain itu program Kabupaten Layak Anak juga menjadi perhatian dalam rakor tersebut.
Saidi mengungkapkan masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung, seperti sekolah ramah anak dan minimnya masjid ramah anak yang memiliki legalitas resmi.
Saidi menekankan para camat dan jajaran Tata Pemerintahan (Tapem) diminta mengawal pemenuhan sarana KLA, termasuk penyediaan toilet gender di setiap perangkat daerah.
Rapat koordinasi juga membahas percepatan penyaluran bantuan bencana.
Menurut Saidi, kehadiran pemerintah daerah saat terjadi bencana sudah berjalan cukup baik melalui respons cepat BPBD dan Dinsos terhadap laporan masyarakat, camat maupun kepala desa.
Meski demikian, ia berharap bantuan berupa barang maupun anggaran dapat segera disalurkan kepada penerima manfaat dan tidak dialihkan ke pos lain.
“Bantuan berupa barang dan anggaran diharapkan segera disalurkan kepada penerima agar tidak dialihkan ke pos lain,” jelasnya.
Sementara itu dalam upaya pencegahan narkoba. Badan Kesbangpol diminta terus berkoordinasi dengan Polres Banjar dan para camat untuk menyampaikan langkah teknis pencegahan, sehingga sosialisasi bisa didorong secara masif hingga ke tingkat desa.
Mengingat wilayah Kabupaten Banjar yang luas dan berbatasan dengan banyak kabupaten/kota lain membuatnya rawan menjadi jalur peredaran narkoba.
Melalui rakor ini, Pemkab Banjar berkomitmen untuk mengawal keempat program prioritas tersebut secara optimal agar pelaksanaannya lebih efektif dan menghasilkan data yang riil di lapangan. (kan/dya)
