Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih yang berpotensi semakin parah akibat musim kemarau panjang.
BANJAR, koranbanjar.com – Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri dan relawan di Ballroom Bukit Bintang Park And Resort, Kecamatan Karang Intan, Rabu (9/9/2026) pagi.
Rakor tersebut menjadi langkah antisipasi menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi musim kemarau yang berlangsung panjang hingga awal 2027.
Dampak kondisi tersebut mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Salah satunya menyusutnya debit air Waduk Riam Kanan di Kecamatan Aranio yang selama ini menjadi sumber penting bagi kebutuhan air baku, pertanian dan pasokan energi.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur melalui Sekretaris Daerah (Sekda) H Yudi Andrea meminta seluruh pihak terkait, khususnya PTAM Intan Banjar dan pengelola waduk, meningkatkan pemantauan terhadap ketersediaan air bersih.
Pemantauan tersebut dinilai penting dilakukan secara berkala, terutama apabila curah hujan terus menurun hingga November mendatang.
“Pastikan ketersediaan air bersih terus dipantau. Kita harus mengantisipasi apabila kondisi kemarau ini terus berlangsung,” ujar Yudi.
Selain persoalan air, aktivitas masyarakat pascapanen juga menjadi perhatian. Kegiatan pembakaran lahan terbuka dikhawatirkan memicu munculnya titik api dan memperburuk kondisi karhutla di Kabupaten Banjar.
Karena itu, Sekda Yudi meminta para camat lebih aktif turun langsung ke desa-desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya petani, agar tidak membuka atau mengelola lahan dengan cara membakar.
“Saya mohon para camat tidak lelah turun ke desa-desa, berdialog dengan petani dan mengedukasi masyarakat agar mengelola lahan tanpa membakar. Gunakan pendekatan melalui tokoh dan alim ulama agar informasi lebih efektif diterima,” tegasnya.
Yudi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu yang menyebut kebakaran lahan sengaja dilakukan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, informasi yang berkembang di tengah masyarakat harus diluruskan dengan data dan fakta dari instansi berwenang.
“Mari kita bersama-sama meluruskan informasi tersebut. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Pastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah fakta yang bersumber dari instansi resmi,” ajaknya.
Di sisi kesehatan, Yudi menginstruksikan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.
Ketersediaan masker juga diminta dipastikan, dengan distribusi diprioritaskan ke wilayah yang paling terdampak kabut asap.
Sementara itu, seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla dan krisis air, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha hingga relawan seperti Buser 690 dan RAPI, diminta memperkuat koordinasi dan mengesampingkan ego sektoral.
Yudi menegaskan, kondisi darurat yang menyangkut keselamatan masyarakat membutuhkan respons cepat dan terpadu dari seluruh elemen.
“Hilangkan sekat-sekat birokrasi jika itu menyangkut keselamatan rakyat. Kita harus cepat, tepat dan terpadu dalam bertindak,” pungkasnya. (kan/bay)
